Menko AHY dorong reformasi Pembiayaan Maritim
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berupaya melakukan reformasi dalam ekosistem pembiayaan maritim nasional sebagai upaya mendorong transformasi sektor kemaritiman Indonesia secara berkelanjutan.
.jpeg)
Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berupaya melakukan reformasi dalam ekosistem pembiayaan maritim nasional sebagai upaya mendorong transformasi sektor kemaritiman Indonesia secara berkelanjutan.
Menko AHY menekankan pentingnya modernisasi armada kapal yang ramah lingkungan serta pembangunan pelabuhan hijau sebagai langkah strategis dalam penguatan konektivitas nasional.
“Oleh karena itu, sebuah restrukturisasi fundamental dari ekosistem pembiayaan maritim kita sangat-sangat dibutuhkan dengan cepat,” Hal ini disampaikan Menko AHY dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarya Convention Center, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Ia juga menyoroti ketertinggalan sektor transportasi laut dibanding sektor darat, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan akses pembiayaan jangka panjang. Sebab kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki sistem pendukung pembiayaan kapal hingga usia operasional mencapai 70 tahun.
Menurut AHY, banyak pemilik kapal nasional masih mengandalkan pinjaman komersial generik yang menciptakan hambatan finansial, sehingga mengurangi daya saing industri pelayaran nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, AHY mengusulkan tiga pendekatan strategis pembiayaan maritim berkelanjutan.
“Kita harus mengembangkan skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang rendah; kedua blended finance, model-model yang melibatkan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha); dan nomor tiga, dedikasi untuk fasilitas maritim yang secara potensial didukung oleh sovereign funds,” jelasnya.
Dengan itu, AHY juga menegaskan pentingnya membangun pelabuhan di kawasan timur Indonesia sebagai bagian dari upaya mengurangi biaya logistik, memperkuat integrasi nasional, dan memastikan seluruh pulau mendapat akses pertumbuhan yang setara.
Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter