Survei Indikator: Pemberantasan korupsi oleh Prabowo dinilai positif oleh 37,4% responden

Elshinta.com - Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 17–20 Mei 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 37,4% responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini baik atau sangat baik.

Survei ini mencerminkan persepsi publik terhadap kinerja penegakan hukum di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam paparan resmi Indikator tertulis, “Sekitar 37.4% menilai keadaan pemberantasan korupsi di negara baik/sangat baik, sementara sekitar 22.6% menilai sedang, dan yang menilai buruk/sangat buruk 35.4%,” demikian mengutip laporan itu.

Angka ini menunjukkan distribusi persepsi yang relatif berimbang antara penilaian positif dan negatif dari masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi yang tengah berlangsung.

Survei juga mencatat bahwa lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tingkat kepercayaan yang cukup signifikan dalam penanganan kasus besar.

Dalam kasus korupsi di Pertamina senilai lebih dari Rp193 triliun, 52,8% responden percaya Kejaksaan Agung mampu mengungkap tuntas kasus tersebut, dan angka itu naik menjadi 55,3% di kalangan yang mengetahui kasusnya.

Untuk kasus yang ditangani KPK, seperti dugaan korupsi pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp890 miliar, 46,1% responden menyatakan percaya KPK mampu mengungkap kasus tersebut, dan 54,3% di antara mereka yang mengetahui kasus tersebut juga menyatakan percaya.

Survei ini dilakukan dengan metode double sampling terhadap 1.286 responden yang dipilih secara acak dari survei tatap muka sebelumnya. Margin of error survei ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.