Pancasila 5.0: GenEtika Nusantara di era simulakra

Elshinta.com - Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia berdiri dalam momen transenden; menoleh ke masa lalu, menghadap masa depan. Setiap 1 Juni, kita memperingati Hari Lahir Pancasila.

Tapi Pancasila bukan sekadar dokumen sakral dari masa 1945. Ia bukan fosil ideologis yang disembah, tanpa dipahami, melainkan merupakan dokumen hidup, yang terus tumbuh dalam denyut zaman, dalam interaksi antara adat, teknologi, spiritualitas, dan kecerdasan kolektif.

Hari kelahiran Pancasila bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan juga sebagai event ontologis, momen ketika bangsa Indonesia menyatakan eksistensinya, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara filosofis. Di sinilah kita memahami Pancasila bukan sebagai lima kalimat normatif, tetapi sebagai genom kebudayaan, kode-kode nilai yang mengatur kerja kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bentuk yang terus mengalami ekspresi baru, seiring waktu.

Jika kita membaca Pancasila dengan pendekatan filologi, antropologi, dan bahkan neurofilsafat, maka kita akan menemukan bahwa ia merupakan sulaman dari lapisan-lapisan sejarah panjang Nusantara. Dari mantra dalam Kakawin Sutasoma, ke arsitektur sosial Minangkabau, hingga naskah-naskah kuno Bugis dan Bali, nilai-nilai yang kini kita kenal sebagai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan telah lama hidup dalam bentuk adat dan laku.

Soekarno pada 1 Juni 1945 bukan menciptakan Pancasila dari kekosongan, melainkan mengekstraknya dari roh bangsa, dari nadi peradaban yang mengalir di tubuh Indonesia. Di sinilah Pancasila memiliki sifat fenomenologis, ia bukan ide asing, tetapi artikulasi dari pengalaman batin kolektif bangsa.

Namun, hari ini, kita hidup dalam zaman yang tidak lagi linier. Dunia sedang bergerak menuju technological singularity, sebuah titik kritis di mana kecerdasan buatan, bioteknologi, dan quantum computing melampaui batas kendali manusia. Di tengah laju eksponensial ini, Pancasila harus melakukan mutasi etik: dari teks statis menjadi meta-framework (kerangka makna) yang mampu menavigasi manusia melintasi etika teknologi.

Etikopoliteknologi

Kita hidup dalam dunia yang didominasi oleh biopolitik, kebijakan tentang tubuh, data, gen, dan jiwa. Negara hari ini tidak hanya mengatur batas teritorial, tetapi juga algoritma AI, rekayasa genetik (CRISPR), pengumpulan data biometrik, hingga jaringan sosial yang mempengaruhi persepsi kebenaran.

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, harus diredefinisi bukan semata doktrin agama, melainkan sebagai prinsip transendental etik, nilai moral universal yang menjadi pagar bagi eksploitasi kehidupan oleh teknologi. Kita butuh etika spiritual untuk menjawab pertanyaan, bolehkah manusia “mendesain” manusia lain, dengan rekayasa genetika? Apakah kecerdasan buatan boleh mengambil alih keputusan medis, hukum, atau bahkan spiritual?

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, kini menjadi dasar bagi humanisme algoritmik. Dunia algoritma tidak netral. AI bisa bias, diskriminatif, bahkan represif bila tidak dikawal. Maka, Pancasila bukan hanya alat moral, tetapi firewall sosial yang mencegah otoritarianisme digital.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, kini bermakna simbiosis digital, penyatuan keragaman dalam arsitektur teknologi yang inklusif dan etis. Di era simulakra dan algoritma, persatuan bukan keseragaman, melainkan harmoni empatik dalam interkoneksi sosial. Dalam geopolitik digital, ia menjadi tameng kedaulatan siber dan identitas nasional dari kolonialisme data.

Sila Keempat mencerminkan demokrasi deliberatif, musyawarah berbasis hikmah, bukan sekadar suara mayoritas. Di era digital, kita butuh sistem e-deliberasi dan AI yang etis, reflektif, serta memahami konteks budaya. Melalui teknologi, seperti web3 dan blockchain, rakyat bisa turut serta membentuk kebijakan secara inklusif, adil, dan transparan.

Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menjadi sangat relevan ketika kita bicara distribusi kekayaan di era ekonomi digital. Siapa yang mendapat akses terhadap energi terbarukan, pendidikan AI, dan pelayanan nanomedicine? Di sinilah Pancasila harus menjadi prinsip dasar untuk mewujudkan ekonomi etis berbasis solidaritas, bukan sekadar pasar bebas.

Collaborative Intelligence

Gotong royong bukan nostalgia kampung, tetapi formasi epistemik yang sangat futuristik. Di dunia yang semakin kompleks, problem global, seperti pandemi, perubahan iklim, dan disinformasi tidak bisa diselesaikan oleh individu, negara, atau satu sektor saja. Diperlukan collective problem-solving, yang dalam bahasa Bung Karno dan bahasa budaya masyarakat kita disebut “gotong royong.”

Gotong royong dalam konteks ini adalah collaborative intelligence, kecerdasan kolektif yang terdistribusi antaraktor negara dan non-negara, seperti ilmuwan, seniman, pelaku startup, komunitas adat, hingga AI itu sendiri. Prinsip deliberasi dalam sila keempat harus diterjemahkan ke dalam sistem digital deliberative democracy, di mana keputusan publik tidak dibuat oleh segelintir elite, tetapi melalui partisipasi yang luas dan etis, termasuk di dunia maya.

Pendidikan Pancasila tidak bisa lagi mengandalkan metode hafalan dan ceramah moral. Kita butuh pendekatan transdisipliner dan eksperiensial, di mana Pancasila bukan hanya diajarkan, tapi dialami dalam kehidupan sehari-hari, melalui project-based learning, kerja sosial digital, serta eksperimen kewarganegaraan di ruang virtual.

Kurikulum 6.0 berpotensi menantang siswa untuk merumuskan “Keadilan Sosial” dalam ekosistem kripto, atau mendiskusikan “Ketuhanan” dalam konteks metaverse. Di sini, Pancasila menjadi filsafat hidup yang tidak hanya menjawab masa kini, tetapi mengantisipasi masa depan.

Genom kebangsaan

Di ranah bioteknologi, kita mengenal istilah genome editing, proses mengubah cetak biru genetik untuk memperbaiki penyakit atau meningkatkan kapasitas biologis. Maka mari kita gelorakan dengan bangga bahwa Pancasila adalah genom sosial Indonesia, DNA kolektif yang membentuk siapa kita, dan ke mana kita menuju.

Namun, seperti halnya genom biologis, genom Pancasila juga rentan terhadap mutasi. Ideologisasi sempit, reduksi simbolik, dan distorsi kekuasaan. Tugas kitalah menjadi etika rekayasa bagi Pancasila, menjaganya agar tetap adaptif, namun tidak kehilangan identitasnya.

Di tengah dunia yang tercerai oleh konflik, krisis iklim, dan perang narasi, Pancasila dapat menjadi tawaran etis dari Selatan Global (Global South). Suatu filosofi kebangsaan yang spiritual, namun rasional, nasional namun kosmopolit, tradisional namun sangat futuristik. Di sinilah Pancasila berperan sebagai soft power global.

Indonesia amat berpotensi memimpin forum internasional, bukan dengan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dengan kekuatan nilai, yakni mendamaikan konflik berbasis identitas, menawarkan platform dialog antaragama, dan menjadi laboratorium bagi demokrasi partisipatif berbasis adat dan AI.

Menuju Nusantara 5.0

Jika Jepang mengenalkan Society 5.0, sebuah tatanan sosial berbasis AI dan IoT, maka Indonesia bisa membangun Nusantara 5.0, yakni peradaban digital yang mengakar pada kearifan lokal dan spiritualitas ekologis. Di sinilah Pancasila menjadi operating system dari tatanan itu, mengatur bagaimana manusia, mesin, dan makhluk hidup lain berinteraksi dalam kesetimbangan.

Pancasila 5.0 bukan ide utopis. Ia adalah kerja harian; dalam desain kebijakan publik yang adil, dalam teknologi yang humanistik, dalam media yang edukatif, dan dalam ruang sosial yang terbuka bagi keberagaman. Dalam metafora Whitehead tentang proses menjadi (process philosophy), realitas adalah sungai yang tidak pernah diam. Maka Pancasila pun bukan monumen, tetapi sungai yang mengalir dari masa lalu, melintasi kini, menuju cakrawala.

Hari ini, kita bukan hanya memperingati kelahiran Pancasila, tapi membidani kelahiran barunya. Dalam bahasa genetik, dalam sistem digital, dalam bentuk diplomasi budaya, dan dalam laku harian masyarakat. Tugas kita bukan membekukan Pancasila dalam keabadian simbolik, tetapi memastikan ia terus berdenyut sebagai jiwa zaman. Ia adalah benih nilai yang tumbuh dari akar leluhur, dan kini bersiap menjulang menjadi pohon peradaban masa depan.

Selama Pancasila hidup dalam nalar, nurani, dan tindakan kolektif bangsa, Indonesia bukan sekadar akan bertahan, melainkan bangkit sebagai poros kemajuan global. Pancasila adalah kode genetik Nusantara. Masa depan adalah manifestasi luhur dari nilai-nilai itu yang menjelma dalam teknologi, budaya, dan kebijakan dunia.