Catatan Haryo: Komunikasi publik dalam stok beras 4 juta ton

Elshinta.com - Akhir Mei 2025 mencatatkan sejarah baru bagi Republik Indonesia, untuk pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir, stok beras nasional menembus lebih dari 4 juta ton. Angka ini bukan sekadar statistik pangan, ini adalah simbol keberhasilan manajerial, stabilitas nasional, dan upaya konkret menjaga perut rakyat tetap terisi di tengah ancaman krisis global.

Namun keberhasilan teknis semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan keberhasilan komunikatif. Di sinilah ilmu komunikasi publik memegang peranan penting terutama dalam membingkai prestasi negara menjadi sebuah narasi yang dirasakan dan dimiliki oleh masyarakat.

Dalam dunia komunikasi publik, ada prinsip sederhana namun fundamental: “kebijakan yang baik akan kehilangan maknanya jika tidak dikomunikasikan dengan efektif.” Hal ini sangat relevan saat kita membahas capaian besar pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, yang berhasil memastikan stok beras nasional menembus angka 4 juta ton, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia.

Keberhasilan ini bukan hanya urusan logistik dan distribusi. Ini adalah komunikasi strategis tentang ketahanan pangan nasional, kedaulatan ekonomi rakyat, dan kepercayaan terhadap kerja negara. Maka pertanyaannya: sudahkah prestasi sebesar ini dikomunikasikan secara maksimal kepada publik?

Sebagai jurnalis penyiaran yang puluhan tahun menyaksikan dinamika komunikasi pemerintah, saya menilai langkah Kementerian Pertanian dalam menyampaikan capaian ini cukup solid. Informasi disampaikan secara terbuka, data disajikan transparan, dan masyarakat serta media pun dilibatkan secara aktif.

Hal ini menggambarkan kemajuan dalam pola komunikasi publik pemerintah, dari sekadar menyampaikan kebijakan, kini mulai mengedepankan narasi yang membangun semangat kebangsaan. Frasa seperti "rekor sejarah," "kedaulatan pangan," hingga "stok aman hingga akhir tahun" adalah contoh bagaimana komunikasi bisa membangkitkan rasa percaya masyarakat.

Pencapaian hebat, tetapi harus dipahami rakyat

Dari perspektif ilmu komunikasi publik, tugas pemerintah tidak hanya merumuskan dan mengeksekusi kebijakan, tetapi juga mengelola persepsi dan pemahaman publik. Sebab, dalam era digital dan informasi hiperaktif seperti sekarang, persepsi bisa membentuk realitas. Capaian besar yang tidak disampaikan secara tepat akan mudah tenggelam dalam arus ketidakpercayaan atau bahkan hoaks.

Kementerian Pertanian telah aktif menyampaikan data dan fakta terkait pencapaian stok beras ini, baik melalui siaran pers, media sosial, maupun liputan media arus utama. Namun efektivitas komunikasi publik tidak hanya diukur dari seberapa sering bicara, tapi juga seberapa dalam pesan itu dipahami, diterima, dan dipercayai oleh masyarakat lintas lapisan sosial.

Dalam membangun kepercayaan publik, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan pesan, namun yang jauh lebih penting adalah kredibilitas sumber data yang digunakan. Inilah yang sedang diperlihatkan oleh Kementerian Pertanian RI di bawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman.

Menariknya, untuk menggambarkan kondisi stok beras dan pangan nasional, Kementerian Pertanian tidak lagi mengeluarkan data versinya sendiri. Bahkan Menteri Amran secara tegas menyatakan melarang lembaganya mengeluarkan angka, melainkan merujuk dan mengandalkan data dari BPS, Bulog, serta lembaga eksternal lain yang memiliki otoritas statistik.

Dalam perspektif ilmu komunikasi publik, ini merupakan bentuk komunikasi yang objektif, akuntabel, dan transparan, unsur yang sangat penting dalam membangun public trust. Saat sumber data berasal dari lembaga yang dianggap independen dan profesional, maka pesan yang disampaikan pemerintah akan lebih mudah diterima dan dipercaya masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjauhkan pemerintah dari kesan “mengklaim keberhasilan sepihak”, dan sebaliknya menunjukkan bahwa keberhasilan diletakkan di atas pijakan data yang dapat diuji publik.

Di tengah era digital yang penuh skeptisisme dan hoaks, pendekatan ini bukan hanya strategi komunikasi yang cerdas, tapi juga bentuk etika komunikasi publik yang patut dicontoh.

Komunikasi publik bukan hanya menyampaikan, tapi membangun keterlibatan

Dalam teori komunikasi publik modern, salah satu pendekatan penting adalah partisipatif, yakni menjadikan masyarakat bukan sekadar objek komunikasi, tetapi juga subjek aktif yang dilibatkan. Dalam konteks ketahanan pangan, masyarakat petani, pedagang kecil, pelaku distribusi, hingga konsumen rumah tangga adalah pihak-pihak yang bisa diajak bicara, dimintai testimoni, bahkan dilibatkan dalam kampanye edukatif soal keberhasilan ini.

Komunikasi yang menyentuh lapisan bawah baik melalui radio, dialog warga, atau media komunitas sering kali jauh lebih efektif membentuk kepercayaan publik ketimbang data formal di forum elite. Di sinilah tantangan dan peluang pemerintah mengubah pencapaian logistik menjadi kisah kolektif, yang membuat rakyat merasa menjadi bagian dari keberhasilan itu. Ketika rakyat merasa menjadi bagian dari keberhasilan menjaga stok beras nasional, maka terjadi pergeseran besar dalam relasi antara negara dan masyarakat. Dampaknya akan meningkatkan Kepercayaan Publik (Public Trust), Rasa memiliki (sense of belonging) atas keberhasilan membuat masyarakat lebih percaya bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk mereka.

Kepercayaan publik ini adalah modal sosial penting bagi stabilitas negara. Juga akan memperkuat kohesi sosial dan nasionalisme sehingga memunculkan kebanggaan kolektif yang akan memperkuat kohesi sosial masyarakat tidak hanya merasa sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang ikut berkontribusi dan berhak bangga. Terakhir, akan mendorong partisipasi aktif. Saat rakyat merasa keberhasilan itu juga miliknya, mereka cenderung lebih aktif terlibat, petani semakin semangat bertani, masyarakat lebih bijak dalam konsumsi, dan publik lebih mendukung kebijakan pangan.

Membangun komunikasi positif, tanpa menutup ruang kritis

Ciri lain dari komunikasi publik yang sehat adalah transparansi yang tetap terbuka terhadap kritik. Publik mungkin bertanyaa, apakah stok yang tinggi ini juga berarti harga beras akan stabil? Apakah ini hasil panen lokal atau impor? Pertanyaan-pertanyaan itu sah dan justru menjadi peluang emas untuk memperkuat kepercayaan melalui komunikasi yang jujur, faktual, dan merangkul dialog.

Kementerian Pertanian dan lembaga terkait bisa memanfaatkan momentum ini untuk membangun komunikasi yang lebih luas, bahwa keberhasilan ini bukan insidental, tetapi hasil dari strategi berkelanjutan yang melibatkan teknologi pertanian, dukungan petani, dan reformasi distribusi pangan. Di saat dunia mengalami tekanan pangan, Indonesia mampu berdiri tegak dan itu layak diceritakan dengan bangga.

Jadi kesimpulannya, stok beras nasional yang menembus angka 4 juta ton adalah sejarah. Tetapi agar sejarah ini benar-benar hidup dalam kesadaran publik, dibutuhkan komunikasi publik yang inklusif, strategis, dan menyentuh hati rakyat. Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, sudah berada di jalur yang benar. Ke depan, tantangannya adalah memperluas jangkauan pesan dan memperdalam keterlibatan masyarakat, agar keberhasilan ini menjadi milik bersama, bukan sekadar headline sementara.

Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya diukur dari angka dan grafik, tapi juga dari rasa percaya dan kebanggaan rakyat terhadap negaranya sendiri.

Haryo Ristamaji, S.Kom, M.I.Kom
Wartawan Radio, 27 Tahun di Dunia Jurnalistik Penyiaran, Pemerhati Komunikasi Publik.

Jurnalis senior Radio Elshinta, peraih berbagai penghargaan di bidang jurnalistik dan penyiaran. Ia aktif mendorong kolaborasi media, swasta, pemerintah, dan publik dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat.