Survei LS Vinus: 39,05 persen warga Depok tak puas atas kinerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Ko

Elshinta.com - Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) merilis hasil survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat Kota Depok terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 100 hari pertama masa jabatan mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas warga belum puas atas kinerja keduanya.

Dalam survei tersebut, hanya 39,05 persen responden yang menyatakan puas, sementara 60,95 persen lainnya mengaku tidak puas.

Koordinator LS Vinus Kota Depok, Jihan Lutfiyah, menyebut bahwa salah satu aspek yang menjadi sorotan utama adalah keterbukaan informasi publik. Sebanyak 64,62 persen responden menyatakan tidak puas terhadap keterbukaan informasi di Kota Depok, dan hanya 35,38 persen yang merasa puas.

Hal serupa juga terlihat dalam pengelolaan media sosial oleh pemerintah kota. Sebanyak 62,75 persen responden mengaku tidak puas, sementara 37,25 persen menyatakan puas.

"Ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam komunikasi publik dan transparansi dari Pemerintah Kota Depok," ujar Jihan.

Jihan juga mengungkapkan adanya lima kebutuhan utama masyarakat yang dinilai perlu segera ditanggapi oleh pemerintah kota. Meski tidak merinci kelima kebutuhan tersebut, ia menekankan pentingnya perhatian serius dari para pemimpin daerah.

LS Vinus juga menanyakan sejauh mana keyakinan masyarakat terhadap kemampuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam membawa Depok ke arah yang lebih baik. Hasilnya menunjukkan 5,75 persen responden sangat yakin, 26,12 persen cukup yakin, 5,62 persen kurang yakin 9,37 persen tidak yakin dan 53,14 persen menyatakan tidak tahu atau belum dapat menilai.

"Data ini mencerminkan masih adanya keraguan masyarakat terhadap kepemimpinan saat ini dan perlunya upaya perbaikan yang nyata dalam waktu dekat," pungkas Jihan.

Sementara itu, Founder Yayasan Visi Nusantara Maju sekaligus pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi menilai bahwa tingkat kepercayaan publik (public trust) di awal masa jabatan sangat krusial.

“Tolak ukur trust publik bukanlah tolak ukur kinerja. Tapi dalam 100 hari pertama, apa sih yang bisa diperbuat dibandingkan lima tahun? Meski begitu, kepercayaan publik tetap penting sejak awal. Jika dari awal publik sudah tidak percaya, maka akan sulit membangunnya kembali,” ujar Yusfitriadi.

“Bayangkan jika dalam pertemuan pertama dengan seseorang kita sudah tidak percaya. Maka sampai kapan pun, bahkan jika ia berbuat baik, kita tetap curiga. Itu yang harus dihindari oleh para pemimpin,” tambahnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

Survei ini dilakukan pada 25–30 Mei 2025 dengan melibatkan 800 responden menggunakan metode cluster random sampling, dan memiliki margin of error ±4 persen.