Legislator DIY: Pencabutan izin tambang Raja Ampat sesuai aspirasi rakyat
Terungkapnya aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya ramai jadi perbincangan masyarakat.

Elshinta.com - Terungkapnya aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya ramai jadi perbincangan masyarakat. Aktivitas penambangan di lokasi yang dijuluki sebagai surga terkahir dunia tersebut dikhawatirkan merusak ekosistem lingkungan. Presiden Prabowo akhirnya mengambil langkah cepat dengan mencabut izin tambang empat perusahaan di kawasan Raja Ampat
Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman menyatakan bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mencabut izin tambang empat perusahaan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya sebagai keputusan yang tepat dan tegas. Langkah pencabutan perizinan tersebut akan berdampak positif untuk masa depan.
"Ini upaya nyata pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas keamanan suatu kawasan, yang memiliki nilai strategis tinggi baik secara ekologis maupun geopolitik, yang berpihak kepada rakyat sesuai dengan arah Asta Cita. Presiden Prabowo telah menyelamatkan Geopark Raja Ampat sebagai kebanggaan Rakyat Indonesia,"ujar Budi Waljiman di DPRD DIY, Kamis (12/06/2026).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto punya perhatian khusus serta bersungguh-sungguh untuk menjadikan Raja Ampat sebagai wisata dunia. Raja Ampat adalah warisan bersama yang harus dijaga bukan hanya oleh satu generasi, tetapi lintas zaman. Sehingga, apapun kondisi yang merusak lingkungan di wilayah Papua Barat itu akan segera dihentikannya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menyebut bahwa dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terfokus untuk memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Sejatinya program ini sangat kontekstual sehingga aktualisasi atas program ini harus terejawantahkan dalam keseharian publik.
"Keputusan Presiden menerbitkan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan pada Januari, bahkan sebelum ramainya laporan publik di media sosial, merupakan langkah preventif dan responsif terhadap potensi konflik sosial, degradasi ekologis, serta ancaman keamanan wilayah adalah contoh nyata kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang berpihak kepada rakyat", imbuhnya.
Menurutnya, Asta Cita merupakan cetak biru bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan fokus pada delapan misi strategis, pemerintahan Prabowo-Gibran akan terus berupaya menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kebijakan Asta Cita bertujuan untuk menciptakan pengelolaan terhadap seluruh sumber-sumber berpotensi baik SDM maupun Sumber Daya Alam (SDA) agar terfokus pada pembangunan negeri. Untuk itu, saya mengajak kepada semua pihak untuk terus mendukung penuh dan mengawal dengan profesional akan setiap kebijakan - kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas di mas depan", pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.