Ketua MA perintahkan pengambilan sumpah hakim tidak dipungut biaya

Elshinta.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto memerintahkan agar pengambilan sumpah para hakim baru oleh ketua pengadilan tidak dipungut biaya satu rupiah pun.

"Saudara-saudara, anakku yang saya muliakan, saudara sudah disebut yang mulia, sekarang tinggal satu, pengambilan sumpah oleh ketua pengadilan. Saya meminta para dirjen di empat lingkungan peradilan, di dalam pengambilan sumpah nanti tidak ada biaya satu rupiah pun," kata Sunarto di Jakarta, Jumat

Sunarto pun buka suara bahwa dulu pernah ada masa ketika para hakim harus membayar sejumlah uang untuk pelantikan. Ia pun menegaskan praktik tersebut harus dihilangkan.

"Pak Dirjen langsung ke pimpinan-pimpinan pengadilan kirim surat, tidak ada biaya penyumpahan ya. Kalau zaman jahiliah kita belum terima tunjangan sudah ngutang ke bank untuk membayar biaya penyumpahan atau pelantikan. Kalau sekarang saudara tidak ada (pungutan)," ujarnya

Meski demikian, Sunarto tidak melarang apabila ada hakim yang ingin menggelar syukuran. Ia juga menambahkan bahwa dirinya dulu juga menggelar syukuran secara sederhana.

"Kalau saudara mau syukuran silahkan tapi nunggu kalau tunjangannya sudah cair, kecuali yang tabungannya sudah banyak. Saya buka rahasia sedikit saya syukuran hanya dengan satu kotak nasi Padang," tuturnya

Lebih lanjut Sunarto juga kembali mengingatkan para hakim untuk senantiasa bersyukur dan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, khususnya setelah diambil sumpahnya sebagai hakim oleh ketua pengadilan.

"Jaga nikmat itu, jangan nodai, itu yang namanya bersyukur. Kalau cuma Alhamdulillah Puji Tuhan semuanya bisa, tapi ketika menjaga jabatan ini dengan penuh amanah, itu yang jauh lebih susah karena begitu disumpah, sudah ada kewenangan, sudah punya predikat baru, wakil Tuhan di dunia," ujarnya.

Sebelumnya, pada Kamis (12/6) Mahkamah Agung (MA) mengukuhkan 1.451 calon hakim sebagai hakim. Pengukuhan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Hakim baru yang dikukuhkan sebanyak 1.451 orang dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dari 1.451 hakim yang dikukuhkan, sebanyak 40,7 persen merupakan perempuan.

Pengukuhan hakim 2025 ini dilakukan setelah lima tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim karir terakhir dilakukan pada 2020.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden dalam pengukuhan ribuan hakim ini, antara lain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.