Lahan 20 hektare di Lhokseumawe siap jadi Sekolah Rakyat
Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki komitmen dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan dengan mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan seluas 20 hektare. Angka ini jauh melebihi persyaratan minimal 8,5 hektare yang ditetapkan pemerintah.
.jpg)
Elshinta.com - Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki komitmen dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan dengan mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan seluas 20 hektare. Angka ini jauh melebihi persyaratan minimal 8,5 hektare yang ditetapkan pemerintah.
“Untuk usulan Sekolah Rakyat yang permanen kita punya hamparan tanah itu 20 hektare,” kata Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar saat audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Lahan yang diusulkan tersebut terletak di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, dan menurut Sayuti, sangat layak untuk segera dibangun. “Lahannya rata, bukan semak belukar, bisa langsung dibangun (Sekolah Rakyat),” jelasnya.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuan utama program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan antargenerasi.
Sayuti menyampaikan bahwa Kota Lhokseumawe saat ini memiliki sekitar 6.600 warga miskin ekstrem, atau sekitar 4 persen dari total penduduk sebanyak 197.339 jiwa. Karena itu, ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting bagi daerahnya.
Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Wamensos Agus Jabo. Ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat bersifat nasional dan terbuka bagi semua pemerintah daerah yang siap menyediakan lahan sesuai kriteria.
“Semua Pemda masih punya peluang untuk bisa ikut dibangun (Sekolah Rakyat),” ujarnya.
Namun, Agus Jabo juga menekankan pentingnya legalitas lahan yang diusulkan. “Lahannya luasnya harus sesuai, statusnya dimiliki pemerintah dan dilampiri sertifikat,” tegasnya.
Wamensos juga menjelaskan bahwa keberpihakan lokal menjadi aspek penting dalam pengelolaan sekolah ini. “Itu (siswa) harus dari Lhokseumawe, gurunya pun itu harus dari situ,” katanya.
“Karena ini untuk orang-orang miskin, paling tidak gurunya juga harus punya karakter khusus, tidak bisa sembarangan, mereka harus punya empati,” tambahnya.
Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter