Kemendukbangga beri layanan KB di daerah 3T dalam rangka Harganas
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) akan memberikan layanan kontrasepsi KB di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) untuk menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025.
Mendukbangga/Kepala BKKBN bersama Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka ditemui media usai kegiatan retreat bersama ASN di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Rabu (18/6/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.Elshinta.com - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) akan memberikan layanan kontrasepsi KB di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) untuk menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025.
"Tanggal 23 Juni 2025 nanti kami akan melaksanakan pelayanan KB di 3T dan daerah perbatasan-perbatasan. Saya akan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, karena itu perbatasan dengan Australia, kemudian nanti ada yang di pinggir-pinggir, yang jelas prioritas pelayanan KB di 3T itu," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji saat ditemui di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Rabu.
Mendukbangga menyebutkan kegiatan Harganas tahun 2025 akan dilangsungkan secara sederhana, namun mengutamakan dampak yang diberikan kepada masyarakat agar benar-benar merasakan layanannya.
"Jadi jangan hiruk-pikuk saja, tetapi kalau bisa hiruk-pikuk yang berdampak dan memberikan pemahaman tentang tugas dan kewenangan Kemendukbangga/BKKBN itu seperti apa," ujar Mendukbangga Wihaji.
Ia mengemukakan layanan kontrasepsi yang diberikan juga mempertimbangkan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) pada masing-masing wilayah. Saat ini, secara nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TFR di Indonesia sudah mendekati angka ideal yakni 2,18, yang artinya setiap perempuan rata-rata melahirkan dua anak selama masa reproduksinya.
"Tetapi ingat juga bahwa pengendalian ini kan harus kita lihat. Kalau misal pertumbuhan penduduknya sudah sedikit, kita lihat TFR-nya misal sudah 1,8 atau 1,7, kita hati-hati, mana yang akan kita prioritaskan," ucap Mendukbangga.
Namun, menurut dia, di kantong-kantong daerah pelayanan KB masih diprioritaskan karena penduduk di daerah-daerah tersebut kesadaran untuk ber-KB sudah tinggi dan sebagian besar masyarakat mulai memahami pentingnya kesehatan reproduksi.
"Ada beberapa yang angka TFR-nya sudah turun, di daerah-daerah tertentu misalnya DKI Jakarta ini kan sudah 1. Tetapi ada di kantong-kantong tertentu itu tetap kita lakukan metode kontrasepsi walaupun sudah 1, karena di kantong-kantong tertentu itu mereka masih butuh, mereka sudah sadar luar biasa tentang kesehatan reproduksi, tentang pentingnya KB," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji.
