Kementerian PPPA dorong peran lintas sektor untuk pembangunan

Elshinta.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyatakan peran lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan, terutama dalam menyusun tiap kebijakan dengan analisis gender dan inklusivitas. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan aspirasi perempuan, laki-laki, serta anak-anak secara setara.

“Integrasi perspektif gender dalam rencana strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L) sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan anggaran yang dirancang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara. Maka manfaat pembangunan bisa dirasakan secara merata,” ujar Menteri PPPA, Arifah Fauzi saat membuka kegiatan bertajuk ‘Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga’ yang berlangsung di Jakarta (19/6/2025).

Dalam rilis tertulis yang disampaikan kepada media, Menteri PPPA menjelaskan, pembangunan yang inklusif bersumber dari Renstra yang berperspektif gender dan menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Pengarusutamaan gender (PUG) diharapkan menjadi pendekatan utama bagi K/L untuk menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi.

“PPRG bukan hanya alat teknis, tetapi juga komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dengan PPRG, kita dapat memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara adil, efisien, dan berdampak bagi perempuan dan laki-laki,” tambahnya.

Kemen PPPA memandang masih banyak kebijakan, program hingga anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan gender. Menteri PPPA menyebut ada beberapa manfaat besar ketika Renstra K/L berlandaskan perspektif gender dalam Pembangunan yaitu ; mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, memastikan layanan publik yang inklusif, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi.

“Dalam layanan publik contohnya, Renstra yang berperspektif gender mendukung pengembangan layanan publik yang ramah dan inklusif, seperti tersedianya fasilitas kesehatan ibu dan anak, ruang bermain dan transportasi ramah anak, perlindungan perempuan dari kekerasan, hingga pendidikan yang merata dan inklusi,” jelas Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga mengingatkan bahwa pengarusutamaan gender bukan semata menjadi tugas Kemen PPPA. Menghadirkan negara yang memahami kebutuhan adalah kewajiban seluruh penyelenggara sektor pembangunan, di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Penulis : Sri Lestari