Pemerintah tambah 100 Sekolah Rakyat, manfaatkan gedung BLK

Elshinta.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat, yang direncanakan mulai berjalan pada Agustus hingga September 2025. Lokasi tambahan ini akan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tahap kedua.

Dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menegaskan bahwa program ini bukan inisiatif Kemensos, melainkan perlu didukung oleh berbagai pihak.

“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan disupport oleh Bapak-Ibu sekalian,” kata Robben di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, masih banyak anak usia sekolah belum mengenyam pendidikan. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar 227 ribu anak usia SD, 499 ribu anak usia SMP, dan 3,4 juta anak usia SMA belum atau tidak sekolah.

Robben menjelaskan, kendala utama bukan pada biaya sekolah yang telah digratiskan, melainkan pada biaya penunjang seperti transportasi dan seragam. “Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” ujarnya.

Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat 76 persen keluarga menyatakan alasan ekonomi sebagai penyebab anak putus sekolah. Presiden Prabowo pun menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan meminta seluruh kementerian serta pemerintah daerah bekerja sama. “Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” ucap Robben.

Untuk tahap awal, 100 titik lokasi rintisan telah ditetapkan dan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025. Selain itu, 100 lahan baru dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare telah diusulkan dan akan mulai dibangun Agustus. “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara, dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA, dan seluruh fasilitas dibiayai oleh APBN,” jelas Robben.

Selama masa awal, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung BLK yang telah direnovasi. Gedung akan dikembalikan ke pemda dalam kondisi layak pakai. “Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Presiden juga memberikan instruksi langsung dari Rusia untuk memperluas rintisan menjadi total 200 sekolah rakyat, dengan tambahan 100 lokasi baru menggunakan BLK di berbagai daerah. “Kami izin untuk bisa dibantu para Sekda Provinsi menyampaikan kepada para Sekda di Kabupaten, Kota untuk lokasi yang sudah terpilih nanti ada sekitar 100 untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat rintisan ke-101–200 tahun ajar 2025–2026 nanti,” ujar Robben.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang menggabungkan pendidikan formal nasional, pembentukan karakter, literasi digital, dan pelatihan keterampilan. “Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” kata Robben.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter