Indonesia tawarkan jadi mitra strategis HAM Internasional

Elshinta.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM) Republik Indonesia, Mugiyanto, menghadiri Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-59, di Kantor PBB Jenewa, Swiss. Kehadiran ini menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung sistem internasional perlindungan dan kemajuan HAM.

“Kesempatan menjadi momen yang baik untuk mengangkat visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia,” terang Mugiyanto, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).

Sebagai leading sektor dalam isu HAM, Kementerian Hukum dan HAM akan berperan selama sidang yang berlangsung 23–27 Juni 2025. Indonesia, melalui delegasinya, turut berpartisipasi dalam berbagai sesi dialog antarnegara dan menyampaikan posisi serta perkembangan terkini dalam perlindungan HAM nasional.

Isu-isu yang diangkat antara lain dialog dengan Pelapor Khusus mengenai Myanmar, Hakim dan Pengacara, Solidaritas Internasional, Perempuan dan Diskriminasi, Perdagangan Orang, serta Kemiskinan Ekstrem.

Dalam setiap sesi, kata Mugiyanto, Indonesia menekankan pencapaian dan tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah konkret yang telah dijalankan untuk memperkuat sistem HAM nasional.

“Dalam sidang tersebut, kami akan menyampaikan perkembangan, tantangan, serta pencapaian Indonesia dalam bidang hak asasi manusia, termasuk langkah-langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan HAM di tingkat nasional,” ujar Mugiyanto.

Di luar forum resmi sidang, WamenHAM juga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan bilateral penting. Di antaranya:

•Pertemuan dengan Deputi Komisaris Tinggi HAM PBB, Nada Al-Nashif, yang membahas peluang kerja sama teknis dan pelatihan kapasitas.

•Pertemuan dengan Presiden Dewan HAM PBB, H.E. Jürg Lauber, yang juga Wakil Tetap Swiss untuk PBB di Jenewa, guna membahas peran Dewan HAM sebagai forum dialog yang inklusif.

•Dialog dengan NGO HAM internasional berbasis di Jenewa, sebagai upaya memperkuat komunikasi terbuka antara Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional.

“Kehadiran Kementerian HAM dalam sidang di Dewan HAM PBB ini perlu dipandang tidak hanya sebagai komitmen, namun juga keterbukaan Indonesia terhadap mekanisme HAM internasional serta kesiapan untuk terus meningkatkan kinerja perlindungan HAM di dalam negeri,” jelasnya.

Menurut Mugiyanto, keikutsertaan Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik sebagai anggota aktif komunitas global. “Kami percaya bahwa pemajuan hak asasi manusia perlu dilakukan melalui dialog yang setara, kerja sama saling menghormati, dan saling belajar atas praktik-praktik baik di berbagai negara,” imbuhnya.

WamenHAM juga menyampaikan apresiasi atas peran Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) dalam mendukung diplomasi HAM Indonesia di forum internasional. “Bersama PTRI, kami di Kementerian HAM RI memastikan bahwa seluruh proses diplomasi dan komunikasi yang dilakukan dalam forum internasional ini tetap mengedepankan kepentingan nasional dengan semangat konstruktif, dialog terbuka, dan prinsip saling menghormati,” pungkasnya.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter