Menteri KP: Giant Sea Wall tidak akan mengganggu revitalisasi tambak
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall tidak akan mengganggu program revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall tidak akan mengganggu program revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa.
"Tidak akan mengganggu terhadap pembangunan atau revitalisasi daripada tambak Pantura ini," ujar Trenggono di Jakarta, Rabu (25/6).
Pembangunan Giant Sea Wall tentunya tetap mempertimbangkan soal lingkungan, tujuan pembangunan daripada Giant Sea Wall sendiri untuk menahan arus laut sekaligus juga menciptakan investasi, kemudian nantinya terdapat infrastruktur di dalamnya seperti untuk jalan dan seterusnya.
Sedangkan misi daripada program revitalisasi tambak di Pantura Jasa salah satunya adalah untuk memperbaiki infrastruktur lingkungan.
"Jadi yang lingkungannya tadi rusak itu akan kita kembalikan seperti sebelumnya menjadi lingkungan yang baik," kata Trenggono.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa untuk menyelamatkan masa depan masyarakat dari dampak perubahan iklim.
AHY menegaskan bahwa perlindungan garis pantai bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dan eksistensi bangsa.
AHY juga menyoroti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Giant Sea Wall Pantura Jawa sesuai arahan Presiden, untuk melindungi kawasan pesisir dari dampak perubahan iklim.
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, sebuah proyek raksasa yang telah direncanakan sejak 1995, namun kini mulai direalisasikan. Proyek sepanjang ±500 kilometer dari Banten hingga Gresik ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dolar AS dan akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 15–20 tahun.