PKB resmi tutup konferensi internasional transformasi pesantren

Elshinta.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menutup rangkaian kegiatan International Conference on the Transformation of Pesantren (ICTP) atau Konferensi Internasional Transformasi Pesantren yang digelar selama 24-26 Juni 2025 di Hotel Sahid, Jakarta.

Dalam penutupan acara tersebut, Sekretaris Dewan Syuro PKB KH Syaifullah Maksum menegaskan pentingnya menjaga jati diri dan ideologi pesantren di tengah arus perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang kian pesat. Menurutnya, pesantren tidak boleh tergerus zaman, namun juga tidak bisa menutup diri dari inovasi.

“Intinya satu, kita ingin memperkuat jati diri pesantren, ruh dan ideologi pesantren itu tidak boleh dikoyak, tidak oleh inovasi, tidak oleh perubahan sosial. Tapi kalau hanya itu, kita akan tertinggal. Karena itu, peserta konferensi sepakat bahwa pesantren harus beradaptasi dengan keilmuan dan teknologi baru,” ujar Syaifullah.

Konferensi yang diikuti oleh sekitar 400 peserta dari berbagai pesantren, lembaga pendidikan non-pesantren, hingga kalangan peneliti itu menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Di antaranya adalah penguatan kapasitas pesantren, integrasi pengetahuan agama dengan keilmuan modern, hingga dukungan konkret dari negara, baik berupa regulasi maupun fasilitas.

Syaifullah juga menyoroti perlunya komitmen pemerintah dalam mendukung pesantren, termasuk alokasi anggaran dan kebijakan yang konsisten. Ia mengingatkan agar tidak ada regulasi yang justru melemahkan posisi pesantren di tengah sistem pendidikan nasional.

“Negara punya hutang sejarah kepada pesantren. Jangan sampai pesantren malah diamputasi hak-haknya melalui regulasi atau kebijakan yang tidak berpihak,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Syuro PKB Taufiq menambahkan, secara kelembagaan, perhatian pemerintah terhadap pesantren dinilai masih minim. Ia mengusulkan agar di Kementerian Agama dibentuk Direktorat Jenderal (Dirjen) khusus untuk menangani urusan pesantren.

“Bayangkan, mengurus lebih dari 30 ribu pesantren hanya ditangani oleh seorang direktur. Ini jelas tidak cukup. Harus ada Dirjen Pesantren,” ujarnya

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya kontribusi pemerintah daerah karena secara nomenklatur, pesantren dianggap sebagai urusan pusat. “Padahal di dalam pesantren ada unsur pendidikan yang seharusnya bisa diakses melalui APBD,” ujar Taufiq

Isu lain yang mencuat adalah soal validasi data pesantren. Sekretaris Dewan Syuro PKB KH Maman Imanulhaq menegaskan, masih banyak ditemukan pesantren-pesantren abal-abal yang justru mencoreng nama baik pesantren.

“Validasi data menjadi kata kunci. Banyak yang mengaku pesantren, padahal tidak jelas keberadaannya. Bahkan ada oknum yang memanfaatkan nama pesantren untuk melakukan kekerasan, intoleransi, hingga perundungan,” ujar Maman.

Menurutnya, pemerintah akan bersikap tegas memutus bantuan bagi pesantren yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia mencontohkan kasus di Bandung, di mana sebuah lembaga yang mengatasnamakan rumah tahfidz melakukan kekerasan seksual, dan langsung ditutup.

Dalam konferensi tersebut juga dibahas model pengembangan pesantren tematik, seperti pesantren pertanian, pesantren teknologi, hingga pesantren ekologi yang mengembangkan konsep digital farming.

PKB berkomitmen memfasilitasi pesantren untuk bersinergi tidak hanya dengan Kementerian Agama, tetapi juga lintas kementerian seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan, hingga Kementerian Pendidikan.

“Image bahwa pesantren hanya urusan Kementerian Agama itu salah besar. Pesantren harus dilihat sebagai bagian dari upaya nasional mencetak generasi berdaya saing, sekaligus menjaga nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan,” tutup Maman.(ADP)