Top
Begin typing your search above and press return to search.

Jatim Cettar semakin inklusif sinergi dengan KPPU

Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jatim Cettar terus berlanjut. Program unggulan ini dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan menekan inflasi melalui sistem distribusi beras yang terintegrasi dan efisien.

Jatim Cettar semakin inklusif sinergi dengan KPPU
X
Pemprov Jatim melalui Biro Perekonomian Sekretaris Daerah bertemu dengan KPPU Kanwil IV Surabaya, Kamis (26/6/2025). Foto: Pemprov Jatim

Elshinta.com - Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jatim Cettar terus berlanjut. Program unggulan ini dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan menekan inflasi melalui sistem distribusi beras yang terintegrasi dan efisien.

Pemprov Jatim melalui Biro Perekonomian Sekretaris Daerah bertemu dengan KPPU Kanwil IV Surabaya, Kamis (26/6/2025). Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan koordinasi dan pengawan implementasi Program Beras Jatim Cettar, sebagai pilot Project Nasional dan lumbung pangan strategis Indonesia.

Perwakilan Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Dedi Haryono menyebut, program Jatim Cettar memilik sejumlah tujuan, di antaranya menekan inflasi melalui sistem distribusi beras yang terintegrasi, yaitu dengan demand-pull dan cost-push yang melibatkan koperasi multi-pihak sebagai inti kelembagaan yang menghubungkan antara petani, BUMD, dan pelaku bisnis.

“Hingga pertengahan 2025, program ini telah memberi dampak positif terhadap stabilitas pangan,khususnya di perkotaan,” tegas Dedi.

Sementara, KPPU sebagai mitra pemerintah daerah, membantu inovasi kebijakan beras cettar agar inklusif dan berkeadilan bagi pelaku pasar dengan berpegang pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini disampaikan oleh Dyah Paramita, salah seorang jajaran KPPU yang hadir dalam pertemuan tersebut.

KPPU mengingatkan akan pentingnya menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat, khususnya dalam pemberian subsidi logistik dan distribusi. “Perlu adanya harmonisasi regulasi agar tidak menciptakan eksklusivitas pelaku usaha,” kata Dyah.

Tampak hadir juga dalam pertemuan tersebut Dina Stefany dari Biro Perekonomian Pemprov Jatim. Sementara dari KPPU juga hadir M.Afifudin dan Naufal.

Penulis: Yuyun Arbaiyah/Ter

Sumber : Radio Elshinta

Related Stories
Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire