Ketua Komisi D DPRD DKI: kebakaran kabel Jagakarsa jadi alarm penataan utilitas

Elshinta.com - Jakarta, 23 Juni 2025 — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyoroti serius insiden terbakarnya kabel udara di Jalan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/6). Insiden yang sempat terekam dan tersebar luas di media sosial tersebut memperlihatkan percikan api akibat korsleting pada kabel yang melintang rendah, diduga tersangkut kendaraan berat yang melintas. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini kembali membuka mata kita terhadap pentingnya penataan infrastruktur utilitas kota yang aman, rapi, dan berkelanjutan.

Sebagai Ketua Komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Yuke yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa sudah saatnya Jakarta mempercepat penataan kabel udara menjadi sistem jaringan utilitas terpadu (SJUT) bawah tanah. Ia mendorong percepatan pembahasan Raperda SJUT agar memiliki payung hukum kuat untuk menata kabel listrik, telekomunikasi, dan jaringan utilitas lainnya secara terintegrasi. Selain itu, Komisi D akan merekomendasikan audit menyeluruh terhadap jaringan kabel udara di wilayah rawan, serta meningkatkan koordinasi antara Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, PLN, dan operator telekomunikasi.

Yuke juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pelaporan potensi bahaya instalasi kabel melalui kanal resmi seperti PLN Mobile atau layanan dinas terkait. Ia berharap, “warga tidak perlu ragu melapor bila menemukan kabel menjuntai rendah, tidak terawat, atau membahayakan pengguna jalan. Di sisi lain, Komisi D juga mendorong pemasangan rambu peringatan di jalur yang sering dilintasi kendaraan berat serta pengawasan terhadap pekerjaan utilitas untuk selalu berkoordinasi lintas instansi.” Ucap Yuke.

Kasus kabel terbakar di Jagakarsa ini bukan yang pertama. Beberapa titik di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat sebelumnya juga mengalami hal serupa. Karenanya, Yuke menyatakan bahwa DPRD DKI, melalui Komisi D, akan terus mengawal proses perbaikan dan monitoring pasca-kejadian, termasuk mendorong penyusunan standar teknis baru untuk instalasi kabel udara dan manajemen kabel tak terpakai.

“Insiden ini adalah alarm keras bahwa keselamatan publik tidak boleh ditawar-tawar. Jakarta membutuhkan sistem infrastruktur yang bukan hanya modern, tetapi juga aman dan tertib,” tambah Yuke. Ia memastikan Komisi D akan melakukan rapat kerja dengan SKPD terkait untuk mengevaluasi insiden tersebut serta mendorong implementasi langkah-langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang. (BAI)