Bansos, Wamensos: Kepentingan bangsa di atas partai
Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara bersama Akbar Faizal dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Kamis (26/6/2025).
.jpeg)
Elshinta.com - Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara bersama Akbar Faizal dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Kamis (26/6/2025).
“Saya berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa. Persoalan dalam perjuangan itu ada keuntungan politik yaitu dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau diminta menggunakan jabatan untuk kepentingan partai, tidak,” tegas Agus Jabo.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas jabatan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan. “Kepentingan bangsa, kepentingan negara harus kita tempatkan lebih tinggi dari kepentingan partai dan golongan,” imbuhnya.
Mekanisme bansos, lanjut Agus Jabo, dirancang agar tidak bisa disalahgunakan. Bantuan disalurkan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan sistem ini, menurutnya, potensi politisasi bantuan otomatis tertutup.
Dalam kesempatan yang sama, Agus Jabo juga menyampaikan bahwa dirinya hanya akan fokus mengurus program-program yang berpihak pada rakyat. “Hidup hanya sekali, nama kita, martabat kita,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto saat pelantikannya, yakni agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta bekerja berbasis data untuk memastikan bansos dan program pemberdayaan tepat sasaran.
“Di sini saya ingin mengajak sesuai perintah Presiden untuk menjadikan Negara yang gemah ripah loh jinawi, semua harus tersenyum, rakyat harus gemuyu,” katanya.
Saat ini, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat sekitar 3 juta penduduk dalam kategori miskin ekstrem. Presiden menargetkan angka tersebut turun hingga nol persen pada tahun 2026.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program Sekolah Rakyat, yang menurut Agus Jabo, memberikan harapan bagi keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan berkarakter secara gratis.
“Negara hadir untuk rakyat,” ujar Agus Jabo. Ia menambahkan, tak hanya siswa yang mendapat manfaat, tapi juga para orang tua, yang akan diberdayakan dan rumahnya diperbaiki sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan.
Menutup perbincangan, Agus Jabo membagikan kesan dalam pertemuannya dengan para orang tua calon siswa Sekolah Rakyat. “Ketika bertemu orangtua siswa di beberapa daerah, mereka bilang bahwa jangan sampai anak saya jadi seperti saya,” pungkasnya.
Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter