BPH Migas dorong optimalisasi penyaluran BBM di perbatasan Kalbar

Elshinta.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong optimalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar).

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pada Kamis (26/6/2025) dirinya bersama Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi melakukan kunjungan lapangan ke Kalimantan Barat guna memastikan pasokan dan penyaluran BBM berjalan dengan baik, termasuk distribusi ke wilayah penyangga dan perbatasan.

Saat melakukan kunjungan lapangan ke Fuel Terminal (S) Sanggau, Kalbar, BPH Migas meninjau langsung operasional dan rantai distribusi BBM.

Dalam peninjauan tersebut, kedua Anggota Komite BPH Migas itu melakukan pengecekan terhadap fasilitas penyimpanan, sistem pengisian, pipa distribusi, hingga dermaga pengangkutan.

Abdul Halim menekankan pentingnya sinergi antara badan usaha penugasan dan mitra dalam menjaga keandalan pasokan BBM di wilayah Kalbar, termasuk Sanggau.

Ia menyebutkan langkah ini merupakan upaya untuk menjamin keamanan pasokan energi bagi masyarakat.

"Inilah langkah-langkah kami bersinergi dengan badan usaha penugasan dan mitranya untuk memastikan pasokan BBM di Sanggau khususnya dan Kalimantan Barat selalu aman dan lancar untuk kebutuhan masyarakat ke depannya," tegasnya.

Halim juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas penyimpanan BBM seiring meningkatnya kebutuhan energi di masa mendatang.

Menurutnya, keandalan fasilitas penyimpanan BBM menjadi sangat vital, terutama di wilayah yang secara geografis memiliki tantangan tersendiri seperti di wilayah perbatasan.

Sementara, Iwan Prasetya Adhi juga menyoroti infrastruktur yang perlu disempurnakan.

Iwan mengungkapkan bahwa keandalan distribusi BBM sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur penunjang.

"Adanya infrastruktur yang masih perlu disempurnakan, terutama teknis di Fuel Terminal (S) Sanggau. Tentunya, hal ini untuk mendukung keandalan pasokan BBM," terangnya.

Iwan juga menambahkan perlunya pemetaan manajemen risiko yang komprehensif.

Skema penyaluran reguler, alternative, dan emergency (RAE) penting untuk mengantisipasi potensi gangguan dalam pengangkutan dan distribusi BBM.

Di hari yang sama, BPH Migas juga melakukan audiensi bersama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Komitmen BPH Migas dalam menjaga ketersediaan energi mendapat dukungan penuh.

Ria menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan BBM agar masyarakat mudah mengakses BBM, khususnya BBM subsidi jenis solar.

"Kami sampaikan bahwa jangan sampai masyarakat kesulitan dan kehabisan untuk mendapatkan minyak solar subsidi," ujarnya.

Ria juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, PT AKR Corporindo, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjaga ketersediaan energi di daerahnya.

Kunjungan ini turut dihadiri Kepala Bidang Ketenagalistrikan & Pengelolaan Energi Pemerintah Provinsi Kalbar Rudy Hadianto, VP Supply and Distribution Operation PT Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo, serta External Relation and Retail Petroleum PT AKR Corporindo, Tbk Catherine Constantin.

Pantau pendangkalan Muara Kapuas

Pada Jumat (27/6/2025), BPH Migas melanjutkan agenda ke wilayah Kubu Raya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah terjadinya pendangkalan perairan di Muara Kapuas yang berpotensi menghambat jalur suplai BBM menuju wilayah pedalaman, seperti Kapuas Hulu.

"Perlu kita cermati di Muara Kapuas ini, mulai terjadi pendangkalan. Ini dapat menjadi salah satu faktor risiko dari suplai BBM yang nantinya akan berpengaruh hingga wilayah Kapuas Hulu," ucap Iwan saat berada di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Selanjutnya, BPH Migas juga menggelar pertemuan bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalimantan Barat.

Pertemuan ini membahas tata kelola BBM subsidi untuk sektor angkutan darat.

Halim mengungkapkan bahwa BBM subsidi menggunakan anggaran negara, sehingga pemanfaatannya harus dipastikan tepat sasaran, tepat guna dan tepat volume bagi konsumen pengguna.

"BPH Migas ingin memastikan bahwa BBM subsidi yang dialokasikan untuk konsumen pengguna itu tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume," sebutnya dalam pertemuan bersama Ketua DPD Organda Kalimantan Barat Agus Kurnadi dan Sekretaris DPD Organda Kalimantan Barat Mat Ruji.