Kopdes Merah Putih, rakyat Papua jadi subyek perekonomian

Elshinta.com - Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Papua Barat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Ferry yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih menyatakan, inisiatif ini bertujuan menjadikan masyarakat Papua sebagai subjek utama dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya.

"Koperasi didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama. Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah manisfestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagi subyek dari ekonomi," kata Wamenkop, di acara Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/6/2026).

Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Barat Mochamad Lacitany, Bupati Manokwari dan Bupati Walikota se Provinsi Papua Barat, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen serta beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga, demikian dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

Wamenkop merujuk Manokwari sebagai contoh keberhasilan dengan capaian 100%. "Karena, koperasi desa/kelurahan merah putih adalah manifestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara," katanya.

Ferry mengungkapkan, selama ini para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya, kurang mendapat keadilan secara ekonomi, termasuk yang ada di Papua Barat. Ia mengungkap, di produsen harganya rendah, tapi setelah diproses harganya tinggi di tingkat konsumen. "Keuntungan yang didapat lebih banyak diambil para perantara atau middleman," ucapnya.

Ferry meyakini, keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih, dapat memutus mata rantai distribusi yang panjang. Ferry pun menggambarkan kondisi di Papua Barat, di mana ada kebutuhan bahan-bahan pokok yang disuplai juga justru dari daerah-daerah lain. Ini juga yang menyebabkan harga produk mahal. "Padahal, barang-barang tersebut bisa dihasilkan dari daerah itu sendiri. Baik dari provinsi, kabupaten, kota maupun dari desa-desa itu sendiri," terangnya.

Kemudian, harga bahan pokok menjadi tidak stabil dan mahal, karena kebutuhan desa disuplai dari desa yang lain, hingga kecamatan butuh beras juga disuplai dari daerah yang lain.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, diakuinya banyak anak muda kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Di Indonesia sekarang banyak anak muda, atau hampir sebagian besar anak muda pindah ke kota, karena desa tidak ada tempat atau kegiatan untuk bekerja. "Adanya Kopdes/Kel Merah Putih di desa-desa, akan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum muda terdidik, agar tidak urbanisasi lagi," paparnya.

Dampak positif lainya, lanjut Wamenkop, adalah akses kesehatan. "Presiden Prabowo ingin kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini juga bisa menyediakan apotik-apotik desa, supaya harga obat bisa terjangkau oleh rakyat," ucapnya.

Sementara itu, unit bisnis lainnya dari Kopdes/Kel Merah Putih, yaitu Klinik Desa, nantinya akan memperkuat keberadaan posisi Puskesmas dalam rangka kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di pedesaan.

Bagi Wamenkop, yang tak kalah pelik adalah banyak masyarakat, khususnya masyarakat desa, yang terjebak pinjaman online dan rentenir. "Nah, dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online, bisa dihapus atau diminimalisir," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Wamenkop memaparkan pada akhir Juni 2025, sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih sudah terbentuk di seluruh Indonesia. "Maka, kehadiran saya adalah untuk terus mendorong supaya wilayah-wilayah yang belum menyelesaikan 100 persen, kita minta untuk ikut menyelesaikan," imbuh Wamenkop.

Khusus untuk Papua Barat, Wamenkop menganggap sebagai langkah penting karena kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini akan ikut membantu mensejahterakan warga desa, di Provinsi Papua Barat.

Langkah berikutnya, terang Wamenkop, selama tiga bulan ke depan (Juli hingga Oktober) akan memasuki tahap lebih krusial, yaitu mempersiapkan model bisnis, mempersiapkan modul-modul pelatihan untuk mempersiapkan SDM-SDM, pengawas, pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih. "Jadi, tiga bulan ini kita masuk tahap yang kedua, tahap yang sebenarnya juga makin membutuhkan kerjasama. Karena, ini juga tahap yang tidak mudah," ujar Wamenkop.

Terkait Kopdes/Kel Merah Putih percontohan atau Mock-Up di Papua Barat, Wamenkop menekankan pada dua pendekatan. Yaitu, satu percontohan yang di populasi desa di wilayah petanian, sedangkan satu lagi mock-up di wilayah pesisir. "Saya berharap di Papua Barat sudah ada percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang nantinya akan mendapat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir," ucapnya.

Penulis: Rama Pamungkas/Ter