3 Juli 1946: Ketika pemerintahan Soekarno hampir digulingkan

Elshinta.com - Tepat pada hari ini 79 tahun yang lalu, Indonesia menghadapi salah satu krisis politik pertamanya sejak memproklamasikan kemerdekaan: upaya kudeta terhadap pemerintahan sah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Peristiwa yang dikenal sebagai “Peristiwa 3 Juli 1946” ini menjadi catatan penting dalam sejarah Republik sebagai bentuk awal gesekan kekuasaan dan konflik visi antara kelompok sipil dan militer.

Kudeta ini diprakarsai oleh kelompok Persatuan Perjuangan, sebuah faksi dalam tubuh militer dan politik yang dipimpin oleh Tan Malaka dan didukung oleh sejumlah tokoh TNI dan mahasiswa. Mereka menilai pemerintahan Sjahrir terlalu kompromistis terhadap Belanda dalam perundingan Linggarjati yang tengah disiapkan. Kelompok ini menginginkan garis politik yang lebih tegas terhadap kolonialisme, serta peran militer yang lebih besar dalam pemerintahan.

Pada 3 Juli 1946, kelompok militer dari Divisi III yang dipimpin oleh Letkol Soedirman (bukan Panglima Besar Jenderal Soedirman) menculik Perdana Menteri Sutan Sjahrir di Surakarta. Presiden Soekarno segera mengambil alih kendali situasi dan memerintahkan pembebasan Sjahrir. Dengan dukungan dari loyalis republik dan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang sebenarnya, kudeta ini berhasil digagalkan tanpa pertumpahan darah besar.

Sebagai akibat dari peristiwa ini, beberapa tokoh militer diberhentikan atau dipindahkan, termasuk Jenderal Sudarsono dan Mayor Jenderal Soedirman (yang terlibat dalam aksi). Presiden Soekarno memperkuat posisinya sebagai kepala negara dan segera merombak struktur kabinet serta mempertegas garis komando di tubuh militer. Pemerintah juga semakin waspada terhadap potensi disintegrasi dalam tubuh republik muda.

Peristiwa 3 Juli 1946 menjadi titik balik dalam konsolidasi politik nasional pascakemerdekaan. Meskipun gagal, upaya kudeta ini memperlihatkan ketegangan antara kekuatan sipil dan militer yang akan terus mewarnai sejarah politik Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

Hari ini, peristiwa tersebut dikenang sebagai peringatan penting atas pentingnya stabilitas, kesetiaan terhadap konstitusi, dan komitmen terhadap jalur demokrasi di tengah dinamika awal pembentukan negara.