AHY sebut sistem transportasi terintegrasi Nasional penting
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem transportasi nasional yang efisien dan terintegrasi. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Infra, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
.jpeg)
Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem transportasi nasional yang efisien dan terintegrasi. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Infra, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Dalam rapat yang membahas persiapan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) dan penyelenggaraan Kereta Kecepatan Tinggi, AHY menekankan bahwa pengelolaan transportasi di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum menyatu secara menyeluruh. Untuk itu, RUU Sistranas dinilai mendesak untuk diselesaikan.
“Sistranas ini penting dan harus segera kita tuntaskan, sehingga bisa menjadi payung untuk berbagai aspek transportasi lainnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi sejalan dengan proyeksi IMF mengenai posisi ekonomi Indonesia berdasarkan GDP PPP pada 2020–2030. Peningkatan kualitas transportasi dinilai menjadi salah satu faktor penting agar Indonesia dapat bersaing secara global.
“Rasanya tidak ada alasan lain selain kita fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, mendukung sistem transportasi yang semakin efisien dan terintegrasi. Ini akan menjadi penopang mobilitas secara nasional, khususnya di wilayah Jawa yang kita tahu selalu menjadi focal point dari pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, AHY juga mendorong percepatan regulasi pendukung, seperti rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kereta cepat. Ia menilai aturan tersebut akan menjadi acuan dalam mengelola isu pembangunan dan pengoperasian proyek kereta cepat.
Selain mengusulkan percepatan revisi Perpres tentang kereta cepat, AHY mengajukan pembentukan satuan tugas (task force) khusus untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif di lapangan.
“Tentunya ini semua perlu kita integrasikan, sehingga perencanaan dan pengolahan sistem transportasi nasional lintas moda dan juga lintas wilayah semakin baik ke depan,” tutupnya.
Rapat turut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara daring. Hadir pula Deputi Bappenas, Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham, Staf Ahli Kemenkeu, dan Direktur Utama KCIC.
Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter