Kuba kecam pembatasan baru AS sebagai tindakan kriminal

Elshinta.com - Pemerintah Kuba menuduh AS melakukan "tindakan kriminal dan pelanggaran hak asasi manusia" menyusul pengumuman bahwa Presiden Donald Trump menandatangani memorandum untuk mengintensifkan tekanan ekonomi dan pembatasan terhadap pulau tersebut, Selasa (1/7).

"Memorandum Presiden terhadap Kuba yang dirilis hari ini oleh pemerintah AS memperkuat agresi dan blokade ekonomi yang menghukum seluruh rakyat Kuba dan merupakan hambatan utama bagi pembangunan kami," tulis Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez pada Senin (30/6) di X.

Memorandum Trump memformalkan kebijakan pemerintahannya terhadap Kuba, yang mencakup penerapan larangan hukum terhadap pariwisata AS ke negara Karibia tersebut dan penguatan embargo ekonomi.

Gedung Putih mengatakan dokumen tersebut bertujuan untuk mengakhiri praktik ekonomi yang "secara tidak proporsional menguntungkan pemerintahan Kuba, militer, intelijen, atau badan keamanan dengan mengorbankan rakyat Kuba."

Sementara warga negara AS telah dilarang bepergian ke Kuba untuk wisata umum, 12 kategori perjalanan tertentu tetap diizinkan, termasuk kunjungan keluarga, pertukaran pendidikan, proyek kemanusiaan, dan kompetisi olahraga.

Memorandum tersebut mengamanatkan kepatuhan yang lebih ketat terhadap kebijakan yang ada, yang mewajibkan audit rutin dan "pencatatan wajib semua transaksi terkait perjalanan setidaknya selama lima tahun."

Arahan tersebut secara tegas melarang warga Amerika berbisnis dengan GAESA, konglomerat yang dikelola oleh militer Kuba yang mengendalikan banyak hotel di Kuba.

Langkah tersebut merupakan salah satu dari beberapa langkah yang diambil oleh pemerintahan Trump dalam masa jabatan keduanya terhadap pemerintah Kuba, yang melanjutkan upaya untuk membalikkan upaya pemerintahan Biden dalam memperbaiki hubungan dengan Havana.

"Jangan ada keraguan, di bawah kepemimpinan Presiden Trump, kami akan meminta pertanggungjawaban rezim Kuba yang tidak sah dan mendukung rakyat Kuba dalam mengejar kebebasan dan keadilan," kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Pariwisata merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi Kuba, tetapi jumlah pengunjung telah menurun karena kekurangan pasokan dan pemadaman listrik nasional yang parah telah melanda pulau tersebut.