Papua Tengah dan Sibolga tawarkan lahan untuk Sekolah Rakyat

Elshinta.com - Gubernur Papua Tengah Meki Napiwa dan Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik berencana memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang terdampak konflik dan kemiskinan terus dilakukan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

“Kami memohon pada Kemensos kalau bisa ada peluang di Nabire ada 1 Sekolah Rakyat,” kata Gubernur Papua Tengah Meki Napiwa.

Meki menjelaskan, sebagian besar wilayah Papua Tengah masih dilanda konflik, yang menyebabkan banyak anak terpaksa mengungsi dan tidak bisa melanjutkan sekolah. Menurutnya, Nabire menjadi lokasi yang aman dan strategis karena telah tersedia lahan seluas 10 hektare. “Kalau ada kebijakan bisa dapat tahun ini, anak-anak pengungsi dapat sekolah,” katanya.

Selain Nabire, Pemprov Papua Tengah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Mimika. “Mimika juga saya minta agar ada Sekolah Rakyat,” katanya. Dua daerah tersebut dinilai paling aman dari konflik dan dapat menjadi tempat berlindung sekaligus belajar bagi anak-anak terdampak.

Bupati Nabire Mesak Magai menambahkan, proposal pengajuan pendirian Sekolah Rakyat di Nabire sudah siap berikut dokumen pendukung dan kesiapan lahan. “Proposal kami ini untuk data pendukung. Kami sudah siapkan masalah tanah,” ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa banyak pengungsi kini menetap di Nabire dan Mimika karena konflik di kabupaten lain.

“Kami sekarang membutuhkan semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat yang mengungsi,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik juga mengusulkan hal serupa untuk wilayahnya. Dia menyebut sudah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 12 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.

“Sibolga senang ada Sekolah Rakyat karena banyak anak putus sekolah,” katanya. Menurutnya, banyak anak di Sibolga terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tua berjualan ikan di pasar.

“Kami siap dengan dokumen yang ada untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, kami harap bisa dikaji untuk menjadi prioritas tahun ini,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program sekolah berasrama gratis ini juga merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Anak-anak di Sekolah Rakyat diharapkan memiliki ilmu, pengetahuan yang cukup, karakter kebangsaan dan jadi pemimpin di masa depan,” katanya.

Agus Jabo juga menambahkan, anak-anak akan dibekali keterampilan sesuai potensi daerahnya. Program ini tak hanya menyekolahkan anak-anak, tapi juga memberdayakan orang tua mereka dan memperbaiki kondisi tempat tinggal. “Presiden ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.

Selain kedua kepala daerah, hadir pula dalam pertemuan itu Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda dan Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumbantobing.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter