Penerima bansos yang terlibat judol dievaluasi Kemensos

Elshinta.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti digunakan untuk transaksi judi online akan dievaluasi dan diberikan edukasi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan penerima tersebut akan dicoret dari daftar penerima bansos.

“Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan yang ada," katanya. Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam wawancara di Jakarta, Minggu (6/7/2025).

Kemensos, lanjut Gus Ipul, telah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya bansos tepat sasaran. Kemensos pun berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri rekening para penerima bansos yang telah menerima bantuan selama lebih dari satu dekade.

“Kami sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, dan saat yang sama PPATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami meminta izin kepada Presiden untuk berkoordinasi,” jelas Gus Ipul.

Setelah mendapatkan izin, Kemensos menyerahkan data rekening penerima bansos ke PPATK untuk dianalisis.

Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir mengungkapkan temuan mencengangkan. “Atas dasar pelaporan informasi dari Kementerian Sosial, itu kita menemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online,” ujar Natsir.

Dari 28,4 juta NIK penerima bansos, serta data 2024 yang mencatat 9,7 juta pemain judi online, ditemukan 571.410 NIK yang beririsan sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online. Transaksi judi online yang tercatat mencapai lebih dari 7,5 juta kali dengan total deposit hampir Rp1 triliun dari satu bank saja.

Melihat temuan tersebut, Gus Ipul memastikan hal ini menjadi evaluasi penting bagi pemerintah. “Ini bagian langkah pemerintah khususnya Kementerian Sosial, menindaklanjuti arahan presiden dalam rangka memastikan bansos tepat sasaran,” tegasnya.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyatakan bahwa ini kali pertama ada pengecekan rekening penerima bansos untuk mencegah penyalahgunaan, termasuk judi online. Ia menilai perlu ada kebijakan berbeda antara pelaku individual dan yang terorganisasi.

“Di publik dugaannya dua, bermain secara individual, dugaan kedua sifatnya ada yang mengatur, sehingga ini bisa bermain secara ‘cantik’ bahasanya. Hingga saat ini baru sekarang dilakukan setelah menteri baru ini dan kebijakan presiden yang sekarang, yang dulu kan sudah berlangsung lama,” kata Trubus.

Gus Ipul menambahkan, Kemensos membuka partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan bansos. “Bisa melalui jalur formal dengan lapor mulai dari RT/RW sampai Bupati. Bisa lewat aplikasi atau call center kami,” jelasnya.

Ia juga memaparkan bahwa hingga saat ini lebih dari 500 ribu laporan masyarakat telah masuk ke Kemensos, lengkap dengan identitas dan bukti foto. Laporan tersebut akan diverifikasi melalui survei lapangan atau ground checking bersama BPS.

Selain itu, Gus Ipul menegaskan pentingnya peran pendamping PKH dalam pengawasan. Jika penerima PKH terbukti terlibat judi online, maka pendampingnya juga akan dievaluasi. “Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi keberlanjutan kontrak kerja pendampingnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul juga mengungkapkan adanya penerima bansos yang menyimpan saldo Rp1 juta hingga Rp2 juta di rekeningnya. “Ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut karena pada umumnya, yang namanya bansos langsung dipergunakan. Prinsipnya ini harus diedukasi dulu kalau memang pelanggarannya berat pasti bansosnya akan dievaluasi,” tandasnya.

Dengan itu, Kemensos menargetkan hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan penyaluran bansos pada triwulan III tahun ini.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter