Presiden Prabowo minta lindungi petani dari impor singkong-tapioka

Elshinta.com - Presiden Prabowo Subianto meminta ke jajarannya untuk melindungi petani singkong dari banjir impor tepung tapioka dan singkong, yang menyebabkan terganggunya tataniaga singkong (ubi kayu) di daerah.

“Kami sudah laporkan pada Presiden, beliau menyampaikan lindungi petani dalam bentuk apa pun,” ucap Menteri Pertanian Andi Amran ketika ditemui setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut terkait banjir impor tepung tapioka dan singkong, yang menyebabkan produk singkong atau ubi kayu dan tepung tapioka dalam negeri tidak terserap dengan maksimal.

Untuk mengatasi hal tersebut, Mentan telah melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

“Setelah kami rapat bersama Menko Pangan, kemudian Menko Perekonomian, itu ada dua kemungkinan. Lartas (larangan dan pembatasan impor) atau tarif,” kata Andi.

Saat ini, pemerintah cenderung memberlakukan tarif atas impor singkong dan tapioka. Akan tetapi, hal tersebut belum betul-betul menjadi keputusan final.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Ini kami sudah rapat berkali-kali. Kami bisa merasakan apa yang dirasakan saudara petani ubi di seluruh Indonesia, khususnya Lampung,“ ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa pelaksanaan aturan impor terbatas untuk tepung tapioka dengan segera dapat memperbaiki tataniaga ubi kayu di daerah.

Ia mengatakan serapan tapioka dan ubi kayu tanah air tidak maksimal, sebab kalah persaingan harga dengan tepung tapioka impor.

Sehubungan dengan hal itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut impor komoditas singkong dan tapioka kemungkinan akan dikenakan tarif bea masuk sebagai solusi untuk memaksimalkan produksi dalam negeri.

"Waktu itu salah satu solusinya mau dikenakan tarif bea masuk, tapi belum diputuskan," ujar Budi ditemui di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Jumat (4/7).

Budi mengatakan, sampai saat ini larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka masih dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Lebih lanjut, ia menyampaikan Kemendag belum bisa menginformasikan secara rinci terkait dengan tata kelola impor singkong dan tapioka, karena masih menunggu keputusan akhir dalam rapat koordinasi.