Negara segitiga koral ungkap peluang Bali bebas sampah plastik

Elshinta.com - Negara-negara di segitiga terumbu karang dalam pertemuan rencana aksi Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) mengungkap peluang Pulau Bali bebas sampah plastik.

“Saya pikir kita bisa membebaskan Pulau Bali dari plastik, hanya perlu kerja sama penyuluhan, pelatihan, dan komitmen untuk membersihkan laut, Bali bisa jadi contoh buat Indonesia dan dunia,” kata Direktur Eksekutif Coral Triangle Center Rili Djohani di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan peluang Bali terletak di potensi pemasukan pariwisatanya yang tinggi, dimana para pengusaha di sektor ini dapat berkontribusi lewat investasi penanganan sampah, didukung alokasi dana dari pemerintah daerah.

Asosiasi negara segita terumbu karang yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste, mendata setiap tahun 13 juta ton sampah plastik masuk ke laut, dengan enam negara ini termasuk penyumbang terbesar polusi plastik laut.

Di sisi lain negara-negara ini merupakan rumah bagi 76 persen spesies terumbu karang dunia yang akhirnya harus terdampak kerusakan.

“Masalah plastik besar sekali, kita lihat saja Bali, dampak ke kesehatan sudah jelas makanan kita dari laut ada mikro plastik masuk ke ikan dan penyu, ke koral juga akan mati karena plastik bisa menutup karang dan tidak bisa nafas atau dapat cahaya yang cukup,” ujar Rili Djohani.

Dalam 5 tahun ke depan, asosiasi meyakini masalah ini bisa tertangani dengan Bali sebagai percontohan, dengan cara tegas terhadap peraturan daerah dan pengusaha pariwisata yang tiap tahun mendapat 5 juta kunjungan wisman.

“Bisa kita buat Bali bebas dalam 5 tahun, karena pulau ini tidak terlalu besar, di negara lain sudah dicapai, yang penting itu mulai dari tingkat provinsi sampai ke desa,” kata dia.

Salah satu persoalan sampah plastik di Bali terjadi di Nusa Penida, dimana wilayah konservasi terumbu karang itu dihadapkan dengan sampah yang setiap saat sandar di pesisir.

Yang menjadi kendala adalah biaya transportasi kapal agar sampah maupun limbah plastik yang sudah dikelola masyarakat dapat dibawa ke pulau induk.

Selama ini biaya tersebut memberatkan masyarakat sehingga solusi yang bisa ditawarkan asosiasi adalah kolaborasi swasta dan pemerintah daerah dalam membiayai.

“Di Nusa Penida kami sering melihat dampak sampah terutama di atas karang maupun pantai banyak plastik bisa ditemukan, itu sudah cukup parah, harus dibantu mengambil,” ujarnya.

Leader of World Wide Fund (WWF) Coral Triangle Programme Klaas Jan Teule turut memberi saran tidak hanya untuk Bali namun keenam negara dalam menyelesaikan persoalan sampah plastik di laut.

Ia melihat keenam negara memiliki kesamaan dalam penanganan sampah yaitu tingginya produksi produk plastik, minimnya alokasi anggaran untuk sampah, hingga terbatasnya masyarakat pesisir dalam menangani sendiri.

“Kita harus mengurangi pemanfaatan plastik, produksi plastik, dan dengan volume sekarang dimana-mana diproduksi khususnya Asia jadi mau tidak mau mengurangi pemanfaatan plastik adalah solusi,” kata dia.

“Lalu pemerintah dimana-mana budget mengelola sampahnya sangat rendah, tidak berkelanjutan, jadi harus dinaikkan investasinya kalau tidak akan sangat sulit mengelola skala besar,” sambung Klaas.