Ekonom: QRIS modal RI terlibat dalam pembayaran lintas batas BRICS

Elshinta.com - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai modal kuat Indonesia untuk terlibat dalam pembentukan pembayaran lintas batas BRICS.

Pemimpin BRICS melalui Leaders’ Declaration pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Brasil, menginstruksikan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, sesuai kewenangannya, untuk melanjutkan pembahasan mengenai Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS.

“Indonesia punya modal kuat. Bank Indonesia aktif diskusi, dan teknologi QRIS sudah terhubung dengan Singapura, Malaysia, Thailand,” kata Direktur China-Indonesia Desk Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Zulfikar menyampaikan bahwa bila para pemimpin BRICS telah menginstruksikan untuk melanjutkan pembahasan pembayaran lintas batas, maka Indonesia—khususnya Bank Indonesia—berpeluang untuk ikut berperan aktif dalam membangun sistem pembayaran lintas batas yang cepat, terjangkau, efisien, dan berbasis mata uang lokal.

Indonesia, berbekal kesuksesan implementasi QRIS, ucap Zulfikar, bisa memimpin pilot interoperabilitas, sebuah uji coba awal untuk memastikan bahwa sistem atau teknologi dari berbagai pihak bisa saling terhubung dan bekerja sama secara lancar.

Sistem pembayaran menggunakan QRIS telah berlaku di Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia juga sedang mengincar implementasi di Jepang, Korea Selatan, China, hingga Arab Saudi.

“Indonesia siap berperan sebagai model integrasi QR code-based & ambil bagian di pilot dan skema interoperabilitas BRICS DCMS (Decentralized Cross-border Messaging System),” ucapnya.

BRICS merupakan akronim dari lima negara pendirinya, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Presiden Prabowo Subianto hadir pada KTT BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6-7 Juli—event pertama Indonesia sejak resmi menjadi anggota pada Januari 2025.

KTT BRICS menghasilkan Leaders’ Declaration yang terdiri dari enam sub bagian, yakni Penguatan Multilateralisme & Reformasi Tata Kelola Global; Perdamaian & Keamanan; Ekonomi, Perdagangan & Keuangan; Iklim & Transisi Energi; Teknologi & AI; serta Pembangunan Sosial & Budaya.