GAPIMDO desak BGN evaluasi sistem digital verifikasi mitra Program MBG

Elshinta.com - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Mitra Dapur Mandiri (DPP GAPIMDO) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi sistem digital verifikasi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai diskriminatif, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Sistem BGN disebut menolak pengajuan dapur mandiri meski mitra telah memenuhi seluruh persyaratan.

Ketua Umum DPP GAPIMDO, HM.S. Tribuana, mengungkapkan puluhan mitra di sembilan kabupaten Sulawesi telah menyiapkan infrastruktur lengkap, mulai dari gedung dapur hingga kendaraan distribusi. Namun saat diajukan ke sistem BGN, pengajuan ditolak dengan alasan wilayah telah penuh.

“Faktanya, di banyak kecamatan baru satu dua dapur yang aktif. Tapi sistem tetap menolak. Ini sangat janggal,” ujar Tribuana di Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025.

Ketua DPD GAPIMDO Sulsel, Annis Mustafa, menyebut ada dugaan wilayah sengaja dikunci untuk membatasi mitra tertentu. Ia menuding ada oknum yang bermain agar hanya kelompok tertentu yang bisa lolos sebagai mitra resmi MBG.

“Ini mengarah pada praktik tidak sehat. Mitra siap produksi ditolak, sedangkan wilayah kosong diklaim sudah terpenuhi,” katanya.

Menanggapi protes GAPIMDO, Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana mengakui adanya kemungkinan sistem terkunci otomatis. Ia menyebut pihaknya tengah melakukan pengecekan dan konsolidasi internal atas laporan yang masuk.

“Kami sedang melakukan konsolidasi dan pengecekan,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Jumat (11/7).

GAPIMDO menyatakan akan mengirim laporan resmi kepada BGN dan ditembuskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut sistem verifikasi yang transparan dan berbasis fakta lapangan.

“Jika dapur siap jalan ditolak, dan wilayah kosong diklaim penuh, ini bisa disebut sabotase program presiden,” kata Tribuana.

GAPIMDO meminta pemerintah menjamin akses yang adil bagi seluruh mitra sah MBG. Mereka mengingatkan bahwa hambatan sistemik seperti ini bisa merugikan masyarakat luas yang mestinya menerima manfaat dari program makan bergizi tersebut