Menkop: Indonesia butuh koperasi mandiri, kuat, dan berkelanjutan

Elshinta.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan Indonesia membutuhkan koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2056.

“Kita semua tentu ingin melihat Indonesia yang bukan hanya maju secara teknologi, tapi juga adil dan berdaulat secara ekonomi. Di sinilah koperasi punya peran besar. Kita tidak bisa mewujudkan Indonesia Emas dengan meninggalkan rakyat. Kita butuh koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” kata dia dalam agenda Upacara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Gedung Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Sabtu.

Dia mengharapkan bahwa koperasi tak hanya tumbuh di angka saja, tetapi juga mengakar di hati masyarakat guna mendukung perwujudan inklusi ekonomi.

Budi menganggap koperasi sangat relevan dan strategis dalam mewujudkan Asta Cita, Presiden RI Prabowo. Mulai dari yang bergerak di sektor pertanian untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, pengembangan industri agro maritim, hingga pengembangan koperasi berbasis kearifan lokal.

Karena itu, inisiatif program Kopdes Merah Putih dinilai sangat relevan dengan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi hingga pemberantasan kemiskinan ekstrim.

Hingga 2024, ada sebanyak 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota. Artinya, satu dari sepuluh warga Indonesia bagian dari koperasi.

Adapun volume usaha koperasi mencapai Rp214 triliun, menyumbang hampir 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang berarti masih sangat besar untuk ditumbuhkan lagi.

“Di dunia internasional koperasi-koperasi besar seperti Mondragon di Spanyol, koperasi pertanian NongHyup di Korea Selatan, Zen-Noh di Jepang, IFFCO di India, Fonterra di Selandia Baru, serta NTUC di Singapura sudah lebih dahulu melesat maju. Kita tidak boleh apatis, kita akan menuju ke sana, mendorong tumbuhnya koperasi besar dengan memanfaatkan kekuatan desa,” ucap Budi.

Di desa, kata dia, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.

Di sisi lain, desa juga menyimpan potensi yang luar biasa dari sektor pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, bahkan energi baru terbarukan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, terdapat 84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 unit pemukiman transmigrasi atau satuan pemukiman transmigrasi di 7.281 kecamatan pada 514 kabupaten/kota. Secara total, ada 66.002 desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Inilah potensi yang harus dikelola dengan tepat dan benar,” ungkap Menkop.