BI imbau bank tingkatkan kredit agar dukung pertumbuhan ekonomi RI

Elshinta.com - Bank Indonesia (BI) mengimbau perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan meningkatkan penyaluran kredit agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Imbauan kami, mari bersama-sama turunkan suku bunga. Mari kita sama-sama mendorong kredit, dan mari kita bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi untuk negara kita dan juga untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.

Di tengah pelonggaran suku bunga kebijakan, BI mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan masih tinggi yaitu 9,16 persen pada Juni 2025, tidak jauh berbeda dari 9,18 persen pada Mei 2025.

Suku bunga deposito 1 bulan juga tercatat meningkat, dari 4,81 persen pada Mei 2025 menjadi 4,85 persen pada Juni 2025, seiring dengan persaingan bank untuk memperoleh pendanaan.

Sementara itu, kredit perbankan pada Juni 2025 tumbuh sebesar 7,77 persen year on year (yoy) atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 8,43 persen (yoy).

Dari sisi penawaran, perkembangan ini dipengaruhi oleh perilaku bank yang cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, di tengah dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh meningkat menjadi 6,96 persen (yoy) pada Juni 2025.

Sedangkan dari sisi permintaan, perkembangan kredit ini juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang perlu terus didorong.

“Dari sisi permintaan, kita juga menyadari belum seluruh sektor tumbuh tinggi. Sektor ekonomi yang memang mendorong permintaan sebagian besar berorientasi ekspor. Kemudian dari sisi dalam negeri yakni perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa,” kata Perry.

Dari perspektif ekonomi daerah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono memandang bahwa pertumbuhan kredit belum mencerminkan kekuatan penuh dari sektor unggulan di daerah.

“Jadi kita melihat permintaan untuk kreditnya belum begitu kuat,” kata dia.

Untuk itu Bank Indonesia melalui kantor perwakilan (KPw) di berbagai daerah berkomitmen memperkuat sinergi antara pusat dan daerah guna memastikan insentif likuiditas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) benar-benar menyasar sektor-sektor produktif dan prioritas, seperti pertanian, perumahan rakyat, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga dapat mendorong denyut ekonomi lokal.

Bank Indonesia, jelas Doni, juga telah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perbankan melalui Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) untuk memperkuat kesiapan menghadapi pipeline pembiayaan ke depan.

“Jadi kita berharap dengan upaya-upaya ini bisa mendukung usaha yang sudah baik, tapi juga yang sudah tumbuh, dan tentunya harapan kita kreditnya atau demand for credit-nya muncul dari daerah,” kata Doni.

Dari sisi likuiditas, BI mencatat bahwa likuiditas perbankan tetap memadai yang tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,05 persen pada Juni 2025.

Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan terjaga rendah, sebesar 2,29 persen (bruto) dan 0,85 persen (neto) pada Mei 2025.

Sementara rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Mei 2025 tetap tinggi sebesar 25,48 persen sehingga masih mampu untuk menyerap risiko.

Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.

Adapun pada RDG bulan ini, bank sentral memutuskan untuk memangkas BI-Rate sebesar 25 basis point (bps) sehingga berada pada level 5,25 persen.

Dengan adanya pelonggaran kebijakan moneter terbaru bulan ini, maka Bank Indonesia telah memangkas BI-Rate sebanyak tiga kali sejak awal tahun.

Pemangkasan BI-Rate masing-masing sebesar 25 bps terjadi pada Januari, Mei, dan Juli sehingga kini berada pada level 5,25 persen.