Krisis petani jadi ancaman ketahanan pangan di tengah perang dagang global 

Elshinta.com - Ketahanan pangan nasional dan tantangannya di era perang dagang global menjadi isu yang sangat penting. Hal ini menjadi tema kuliah umum Program Studi Agribisnis Universitas Muria Kudus (UMK)Kamis (17/07), bertempat di Ruang Seminar Lantai 4 Gedung Rektorat dengan narasumber, Zuhud Rozaki seorang pakar Agribisnis.

Zuhud menyampaikan bahwa ketahanan pangan bukan hanya menyangkut persoalan produksi semata. Ia menekankan pentingnya memahami tiga pilar utama ketahanan pangan, yakni ketersediaan (availability), aksesibilitas (access), dan pemanfaatan (utilization). Ketiga aspek ini harus diperkuat secara bersamaan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh di tengah tekanan global dan domestik.

“Ketahanan pangan harus dilihat sebagai sistem yang menyeluruh. Ketersediaannya harus stabil, akses masyarakat harus mudah, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana pangan tersebut memiliki kebermanfaatan,” ujarnya.

Ia menyoroti urgensi ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional, terlebih di tengah ancaman krisis iklim dan eskalasi perang dagang global. Zuhud menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan beras menjelang tahun 2045, seiring dengan proyeksi jumlah penduduk yang mencapai 42 juta jiwa.

Dijelaskan pula bahwa sebagian besar petani di Jawa Tengah saat ini berusia lanjut, sementara lahan produktif terus menyusut akibat konversi menjadi pemukiman dan kawasan industri. Situasi ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya pola tanam serta meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang makin sulit dikendalikan. Dalam menghadapi situasi ini, Zuhud menekankan bahwa pendekatan inovatif dan inklusif menjadi kunci utama.

Sebagai solusi, ia menawarkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan regenerasi petani melalui edukasi dan pelibatan generasi muda, peningkatan indeks pertanaman (IP), serta penerapan pertanian berkelanjutan berbasis organik. Menurutnya, integrasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan petani menjadi hal mutlak dalam merancang kebijakan pangan jangka panjang yang berdaya tahan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Zuhud menekankan pentingnya strategi intervensi terpadu yang melibatkan pemerintah, petani, dan sektor swasta. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan beras pada tahun 2045 tidak akan tercapai tanpa kolaborasi konkret antar pemangku kepentingan yang saling mendukung.

Sebagai bentuk nyata dari strategi intervensi tersebut, Zuhud mencontohkan aksi grebeg pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memantau harga pangan secara langsung di pasar. Langkah ini dinilai penting guna menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik. Selain itu, pendekatan ini juga membuka ruang dialog langsung antara pemerintah, pedagang, dan konsumen sebagai bagian dari pengawasan pasar yang partisipatif.

“Salah satu contoh sederhana tapi berdampak besar adalah grebeg pasar. Ini bukan sekadar sidak harga, tetapi bentuk kehadiran pemerintah dalam rantai distribusi pangan,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (18/7).

Lebih lanjut, Zuhud juga menyoroti pentingnya peran Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam sistem ketahanan pangan. BULOG berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan cadangan beras nasional, serta menjadi penghubung antara hasil produksi dalam negeri dengan kebutuhan konsumsi masyarakat melalui mekanisme pengadaan dan distribusi yang adil dan efisien. BULOG juga dapat membantu mengontrol harga dasar pangan dengan memberikan subsidi atau membeli hasil panen langsung dari petani.

Tak hanya dari sisi kelembagaan, Zuhud juga mengajak para mahasiswa dan akademisi untuk berperan aktif dalam menyumbangkan gagasan, riset, dan inovasi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat riset dan advokasi dalam pembangunan ketahanan pangan nasional.

“UMK dan perguruan tinggi lain memiliki peran vital sebagai motor riset dan advokasi pangan. Kolaborasi ilmu, data, dan kebijakan harus menjadi budaya baru jika kita ingin mewujudkan ketahanan pangan yang sejati,” pungkasnya.