SMP Dama Patria Bekasi hanya terima 9 siswa, nasib guru terancam
Pasca pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bekasi tahun ajaran 2025, sejumlah sekolah swasta di wilayah disebut mulai mengeluhkan penurunan jumlah peserta didik baru secara drastis.
Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.Elshinta.com - Pasca pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bekasi tahun ajaran 2025, sejumlah sekolah swasta di wilayah disebut mulai mengeluhkan penurunan jumlah peserta didik baru secara drastis.
Salah satunya adalah SMP Dama Patria Perum 1 Kota Bekasi, yang pada tahun ini hanya menerima sembilan siswa baru.
“Kami sangat prihatin. Tahun lalu kami bisa menerima hingga 99 siswa, sekarang hanya sembilan. Ini jauh dari target dan sangat mengkhawatirkan keberlangsungan sekolah,” ungkap Wakil Kepala Yayasan Pendidikan SMP Dama Patria, Pudio Bayu, Kamis (17/7/2025).
Ia menyebutkan, kondisi ini sangat berdampak terhadap operasional sekolah, terutama dalam hal pembiayaan tenaga pendidik yang sudah tersertifikasi.
“Kami punya guru-guru yang sudah terverifikasi. Tapi dengan jumlah siswa yang sangat minim, bagaimana kami bisa membayar gaji mereka? Ini sedang kami pikirkan serius,” ujarnya.
Menurutnya, situasi ini patut menjadi perhatian karena berpotensi mematikan sekolah swasta yang selama ini ikut berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa.
Bayu juga menyinggung soal pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri bisa mencapai 50 orang.
Ia khawatir hal tersebut membuka celah terjadinya praktik tidak sehat dalam proses PPDB.
“Kalau rombel boleh sampai 50 siswa, lalu ada pendaftaran offline yang tidak transparan, ini tentu sangat merugikan sekolah swasta. Saya dapat banyak laporan tentang praktik seperti itu,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (18/7).
Padahal, menurutnya, SMP Dama Patria menawarkan biaya pendidikan yang sangat terjangkau, bahkan nyaris tanpa pungutan awal.
“SPP di sekolah kami hanya Rp175.000 per bulan. Kami juga tidak menarik uang pangkal. Tapi kenapa tetap tak mendapat siswa?” keluhnya.
Bayu berharap pemerintah dapat mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru agar keberadaan sekolah swasta tetap mendapat ruang dan dukungan yang adil, terutama dalam menjaga ekosistem pendidikan yang inklusif dan merata.
