Mensos: MPLS Sekolah Rakyat diperpanjang hingga dua pekan

Elshinta.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat diperpanjang hingga dua pekan sebagai bentuk pendekatan adaptif bagi siswa.

"Anak-anak butuh waktu lebih untuk beradaptasi. Karena itu, MPLS di Sekolah Rakyat tidak hanya seminggu seperti di sekolah umum. Ini bagian dari pendekatan kemanusiaan," kata Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul saat meninjau pelaksanaan SR di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, Selasa.

Gus Ipul mengatakan secara umum pelaksanaan SR sejak dimulai pada 14 Juli 2025 sudah sesuai rencana. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, terutama sarana dan prasarana pendukung.

"Saya sudah melihat hal-hal yang sesuai rencana secara umum. Tapi memang masih ada yang perlu perbaikan. Kami terus berupaya memenuhi kekurangan itu," ujarnya.

Kementerian Sosial saat ini tengah melengkapi kebutuhan tenaga pendidik dan penunjang, seperti wali asrama, wali asuh, cleaning service, hingga petugas keamanan. Di sisi lain, infrastruktur dasar seperti pasokan air bersih dan listrik juga terus dibenahi.

"Tenaga guru dan kepala sekolah sudah cukup. Tapi untuk tenaga pendidik pendamping seperti wali asuh, kami masih butuh tambahan. Misalnya, dari kebutuhan sembilan wali asuh, baru ada enam. Itu akan kami tutupi dengan SDM Kemensos dan kerja sama dengan pemda," kata Gus Ipul.

Meski belum sempurna, menurut dia, para siswa sudah merasa betah dan mulai menikmati proses belajar. Saat ditanya apakah ingin mundur, tidak satu pun siswa SR Unesa yang menginginkannya.

"Mereka bilang makanannya enak, guru dan kepala sekolahnya baik, dan lingkungannya nyaman. Itu artinya kita berada di jalur yang benar," ucapnya.

Berbeda dari sekolah umum, MPLS di SR tidak melibatkan tes akademik, melainkan pemetaan minat dan bakat (talent mapping) serta program matrikulasi sebagai tahap awal pembelajaran.

Kemensos menargetkan hingga akhir Juli 2025 terdapat 100 Sekolah Rakyat yang sudah operasional secara nasional. Di Jawa Timur sendiri, jumlah SR akan bertambah menjadi 19 lembaga pada tahun ajaran 2025/2026.

"Kami ingin pastikan tidak hanya kuantitas yang meningkat, tapi juga kualitas layanan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita untuk memberi ruang tumbuh yang adil bagi semua anak bangsa," ujar Gus Ipul.