Efisiensi anggaran berdampak ke berbagai sektor, legislator dorong DIY punya strategi khusus

Elshinta.com - Kebijakan pengetatan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat telah berdampak cukup besar di daerah-daerah. Tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merasakan dampaknya di berbagai sektor.

Sejumlah instansi mengungkapkan kondisi ini membuat kinerja jadi tidak optimal. Kebijakan efisiensi tersebut telah berdampak ke pemerintah daerah termasuk di DIY. Oleh karena itu perlu ada terobosan kreatif untuk mensiasatinya.

Dampak efisiensi anggaran yang cukup dirasakan DIY diantaranya pemotongan anggaran dana keistimewaan (Danais) yang dipangkas sebesar Rp 200 Miliar. Dana keistimewaan yang semula Rp 1,2 triliun sekarang hanya diberikan Rp 1 triliun. Hal ini membuat banyak program harus dikurangi bahkan dihilangkan.

"Mau gak mau beberapa aktivitas dikurangi, event-event volumenya dikurangi, atau aktivitas tidak dilakukan. Seperti pembuatan jalan Klepu di Kulonprogo kita del, kemudian untuk pengelolaan sampah di Banyuroto, Kulonprogo, ada juga untuk membuka wisata baru di Kliripan yang punya potensi wisata, kemudian padat karya volumenya dikurangi," ungkap Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho pada Forum Diskusi Wartawan DPRD DIY dengan tema "Dampak Pemotongan Anggaran Terhadap Pembangunan di DIY" di Gedung DPRD DIY, Selasa (22/07), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.

Paniradya Pati Kaistimewan DIY mengungkapkan bahwa dengan pemangkasan anggaran Danais yang cukup besar tersebut membuat kinerjanya menjadi tidak optimal. Dana yang telah dipangkas sebesar Rp 200 miliar diharapkan bisa kembali lagi.

Sementara itu, Kasubid Anggaran Belanja Pemerintahan DPKA DIY Jumiyati, mengatakan Pemda DIY telah melakukan langkah-langkah efisiensi menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Efisiensi dilakukan seperti pada hal-hal yang bersifat seremonial dan FGD dengan mekanisme yang dirubah. Efisiensi yang dilakukan, menurutnya tidak akan mengurangi capaian kinerja. Kegiatan yang bersifat pelayanan publik tetap diutamakan.

"Strategi yang dilakukan adalah dengan penyesuaian belanja yang tidak berpengaruh terhadap target pencapaian indikator, karena efisiensi ini hanya yang bersifat seremonial ada juga yang bersifat kajian-kajian," katanya.

Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Syarief Guska Laksana mengatakan memahami dengan adanya program efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo untuk program-program strategis nasional. Kebijakan efisiensi ini diakui telah berdampak ke pemerintah daerah termasuk di DIY. DPRD DIY mendorong pemerintah daerah melakukan langkah-langkah yang kreatif seperti menggandeng swasta atau menggali sumber dana lain sehingga kebijkana ini tidak mengganggu rencana-rencana strategis di APBD 2026.

"Kita harus memiliki strategi khusus agar yang berkaitan dengan rencana-rencana strategis di daerah tidak terganggu. Harus melakukan langkah-langkah teknis baik itu komunikasi dengan pusat dan komunikasi dengan berbagai pihak," pungkasnya.