KPK bahas tata kelola nikel bersama sejumlah menteri KMP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas tata kelola nikel bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) dalam diskusi untuk menyampaikan rekomendasi strategis dari KPK.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/7/2025). ANTARA/Rio Feisal/am.Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas tata kelola nikel bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) dalam diskusi untuk menyampaikan rekomendasi strategis dari KPK.
"Diskusi dihadiri Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Wakil Menteri Keuangan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Budi mengatakan juga hadir perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
"Diskusi tersebut untuk menyampaikan rekomendasi strategis yang telah dibuat oleh KPK kepada para pemangku kepentingan di sektor pertambangan, khususnya terkait tata kelola nikel," jelasnya.
Menurut diam rekomendasi ini berangkat dari kajian yang telah dilakukan KPK dengan meminta keterangan sejumlah pihak terkait kajian sektor pertambangan.
"Misalnya, mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah," katanya.
