Gus Ipul: DNIKS jadi penggerak utama kesejahteraan sosial

Elshinta.com - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta, Jumat (25/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya peran DNIKS sebagai mitra pemerintah dan bagian utama dari ekosistem kesejahteraan sosial di Tanah Air.

“DNIKS ini mengkoordinasikan 100 lebih ormas-ormas yang semuanya terlibat dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Ada yang kelompok difabel, lansia, dan kelompok-kelompok lain yang semuanya itu memerlukan dukungan agar mereka bisa menjadi lembaga yang kredibel, lembaga yang terakreditasi. Nah itulah salah satu nanti yang akan dibantu oleh DNIKS,” kata Gus Ipul usai acara.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Badan Penasehat DNIKS, yang menurutnya telah lama berkontribusi dalam mendukung kelompok rentan, demikian keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

“Tadi beliau menyatakan bahwa tanpa terasa, beliau sudah membantu lebih dari 100 ribu penyandang disabilitas dan juga kelompok-kelompok rentan lain yang itu sungguh sangat berarti untuk kita semua,” ujar Gus Ipul.

Menteri Sosial juga menyampaikan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang diemban Kemensos, yakni memuliakan wong cilik, menjangkau yang tidak terjangkau, dan memungkinkan yang sebelumnya tidak mungkin. Dalam konteks ini, DNIKS dipandang sebagai mitra strategis.

Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Gus Ipul menegaskan bahwa DNIKS merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 42. “Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat diwujudkan dengan membentuk satu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial Non-pemerintah, dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri. Ini sesuai apa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Umum DNIKS,” jelasnya.

Secara struktur, DNIKS berperan sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) nasional, sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peran tersebut dijalankan oleh LKKS daerah. Jaringan ini membina ribuan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di berbagai bidang.

“DNIKS adalah tulang punggung ekosistem kesejahteraan sosial Indonesia yang menghubungkan, menopang, dan memperkuat seluruh elemen masyarakat dari pusat hingga daerah serta menjadi katalisator perubahan, mempercepat energi, menggerakkan potensi sosial, dan mempertemukan niat baik menjadi aksi nyata,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, DNIKS juga memiliki peran sebagai fasilitator yang menjembatani harapan rakyat dengan kekuatan gerakan sosial dan kebijakan negara. Ia menekankan pentingnya akreditasi lembaga sosial serta peningkatan kualitas SDM.

“Saya ingin mengajak DNIKS mengkoordinasikan LKS, untuk bisa kita akreditasi. Panti-panti asuhan mari kita akreditasi, lembaga dan sumber dayanya. Supaya lebih profesional. Kemudian panti asuhan tidak menjadi kedok bagi orang yang hanya ingin dapat donasi. Atau bahkan bisa jadi hanya dibuat bungkus untuk melakukan kekerasan seksual,” tegasnya.

Hashim Djojohadikusumo dalam sambutannya menegaskan komitmennya memperjuangkan kelompok rentan, mengingat kembali keterlibatannya dalam penyusunan UU Disabilitas tahun 2016. “Kenapa saya cerita ini? Karena ini adalah bagian dari kesejahteraan sosial untuk kaum yang paling lemah, paling miskin, dan paling terkabaikan. Maka, waktu diminta kesediaan menjadi Ketua Badan Penasehat DNIKS, saya bersedia. Semoga kita bisa bersama-sama bisa berjuang untuk rakyat kita yang terabaikan,” kata Hashim.

Ia juga menyerukan pentingnya mendorong peraturan daerah (perda) tentang disabilitas di berbagai wilayah. “Tidak cukup di pusat. Misalnya ada tarif khusus naik bus untuk disabilitas, gedung-gedung yang harus menyesuaikan dengan kaum disabilitas, punya misalnya (fasilitas) kursi roda,” tambahnya.

Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie mengingatkan kembali latar sejarah berdirinya DNIKS pada tahun 1967, yang berangkat dari keresahan terhadap ketimpangan sosial global. “Berbagai negara hadir. Semua berbicara tentang dunia sedang galau karena kemiskinan ada di setiap negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu mereka bersepakat mendirikan organisasi bernama DNIKS, organisasi sosial pelopor yang fokus pada kesejahteraan sosial,” ujar Choirie.

Ia menekankan bahwa sejak awal DNIKS bukan dibentuk sebagai tandingan pemerintah, melainkan untuk mendukung seluruh program pemerintah di bidang sosial. “Sejak awal organisasi ini didisain membantu pemerintah. Bukan untuk menjadi tandingan pemerintah,” katanya.

Momentum usia ke-58 ini, menurutnya, harus menjadi refleksi dan ajakan untuk bersatu dalam mendorong kesejahteraan sosial yang lebih baik di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh yang berjasa dalam sejarah dan perkembangan DNIKS juga menerima penghargaan. Beberapa di antaranya adalah Prof. H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, Johana Sunarti Nasution, Raden Panji H. Mohammad Noer, Brigjen TNI (Purn) H. Gatot Soeherman, dan Letjen TNI (Purn) H. Bustanil Arifin.

Turut hadir Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Ketua Baznas Noor Achmad, Wamensos Agus Jabo Priyono, Direktur Indofood Franciscus Welirang, Ketua PBNU KH. Masyhuri Malik, serta tokoh nasional lainnya dari berbagai sektor.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter