Sejumlah aktivis harap dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Kepulauan Riau diusut

Elshinta.com - Jakarta - Sejumlah aktivis, Babeh Aldo (Ketua BAPAN Kepri), Nico Silalahi (Aktivis Nasional) dan Ahmad Tanjung (Ketua BAPAN DPD Kepri) berharap Presiden RI Prabowo Subianto mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bintan, Ansar Ahmad, politisi Golkar yang kini menjabat Gubernur Kepulauan Riau dua priode.

Hal itu disampaikan ketiga aktivitis Babeh Aldo, Nico Silalahi dan Ahmad Tanjung saat mendatangi kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin (28/7/2025).

"Satu tahun lalu, kami mengirim berkas dan diterima Kepala Sekretariat, Anwar. Ini keempat kalinya kami mendatangi DPP Gerindra, tapi, tidak ada kejelasan," jelas Ahmad Tanjung.

Urai Ahmad Tanjung, sebelumnya sudah dilakukan pertemun dengan pihak Gerindra, Anwar. Dalam pertemuan pertama hingga ketiga, pihak DPP Gerindra menyambut positif dengan menggelar konferensi pers. "Namun, dalam kedatangan keempat ini, sepertinya kurang direspon," jelasnya.

Ahmad Tanjung mengakui, pihaknya juga sudah melayangkan surat ke KPK beberapa bulan lalu. "Surat dibalas, isinya, KPK akan berkoordinasi dengan penegak hukum, mungkin Jampidsus. Karena Jampidsus mengatakan ini sudah sidik," ucapnya.

Lebih lanjut, Ahmad Tanjung berharap, Presiden Prabowo dapat mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau.

"Kami berharap Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI Prabowo Subianto mengusut tuntas dugaan kasus yang melibatkan mantan Bupati Bintan yang saat ini menjabat Gubernur Kepulauan Riau," jelas Ahmad Tanjung.

Aktivitis Babe Aldo menandaskan, pihaknya meminta mantan Bupati Bintan mempertanggung jawabkan kesalahannya. "Kami berharap tindakan hukum ini dilakukan secara prosedural. Jangan sampai kalau ada kasus pejabat, harus massa yang turun. Kalau massa yang turun jadi tidak kondusif," tukasnya.

Nico Silalahi menambahkan, proses hukum harus tetap dijalankan. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. "Kita berharap hukum sesuai koridor, bukan untuk bargaining position. Menjadi alat kepentingan politik untuk melakukan penekanan kepada individu tertentu," tegasnya.

Dia meminta Presiden Prabowo mengadili dan menghukum orang-orang yang bersalah. "Apalagi beliau sudah kepala negara pimpinan tertinggi negara ini. Bisa memerintahkan Jaksa Agung, KPK, Kapolri, untuk mengusut kasus korupsi di negara ini, terutama di Kepulauan Riau," cetusnya.

Terkait dugaan korupsi Gubernur Kepulauan Riau, politisi Golkar, Ansar Ahmad. Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, biarlah aparat hukum melakukan tugasnya. "Tidak perlu didesak-desak. Karena aparat bertindak berdasarkan alat bukti bukan desakan opini,".

Sementara Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani saat dihubungi, belum dapat tersambung. (Dd)