Pemkab Sleman fokus pemulihan siswa diduga keracunan MBG

Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan koordinasi terkait dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa siswa dari empat sekolah di wilayah Mlati Sleman. Koordinasi berlangsung di kantor Kapanewon Mlati, dengan menghadirkan sejumlah OPD terkait penanganan siswa yang diduga mengalami keracunan makanan, Kamis (14/8).

Dari informasi yang dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, kejadian ini bermula adanya laporan dari Puskesmas 1 dan Puskesmas 2 Mlati yang menangani beberapa siswa dengan keluhan diare dan muntah. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Gerak Cepat (TGC) Dinkes Sleman.

Dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan Dinkes Kabupaten Sleman, telah terjadi keracunan pangan di SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 2 Mlati, SMP Negeri 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati.

Adapun data jumlah siswa yang mengalami keracunan pangan sampai dengan Rabu (13/8) pukul 22.00 WIB, tercatat sebanyak 212 siswa dengan rincian 113 berobat ke Puskesmas, 19 rawat inap di RSUD Sleman, 3 siswa di RSA UGM (2 rawat jalan dan 1 rawat inap), dan sisanya dinyatakan gejala sangat ringan.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Sleman melalui dinas terkait, telah mengambil sejumlah tindakan termasuk penanganan siswa yang mengalami keracunan.

Ia mengatakan bahwa saat ini Pemkab Sleman tengah fokus memberikan penanganan, pemulihan, serta pendampingan kepada siswa yang mengalami keracunan.

"Dari hasil evaluasi penanganan Dinkes, per-hari ini semua siswa kondisinya terus membaik. Yang paling penting saat ini kita tangani terlebih dahulu para siswa agar segera pulih dan sehat kembali," jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (14/8).

Selain itu, Danang juga menyebut pengobatan siswa yang mengalami keracunan ini sepenuhnya ditanggung pemerintah dan tidak dibebankan kepada orang tua atau sekolah.

"Kita sudah diskusi dan nanti akan ditanggung oleh BPJS kesehatan yang akan dikoordinasikan oleh Dinkes dan Dinas Sosial. Artinya, masyarakat tidak dibebankan dengan biaya pengobatan," ungkapnya.

Kemudian, dalam kesempatan tersebut Danang juga mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan seluruh OPD terkait untuk merumuskan langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Sleman.