Prabowo hapus Tantiem karena dinilai akal-akalan
Jika ada direksi dan komisaris BUMN yang keberatan dihapusnya Tantiem atau insentif berbasis laba untuk petinggi perusahaan maka dipersilahkan untuk mundur. Hal ini disampaikan dengan tegas oleh Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan atas RUU tentang APBN 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya, di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Elshinta.com - Jika ada direksi dan komisaris BUMN yang keberatan dihapusnya Tantiem atau insentif berbasis laba untuk petinggi perusahaan maka dipersilahkan untuk mundur. Hal ini disampaikan dengan tegas oleh Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan atas RUU tentang APBN 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya, di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Saya memberi tugas kepada BPI Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah Komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” ujar Presiden.
Tantiem merupakan penghargaan tahunan bagi anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas BUMN apabila perusahaan meraih laba, atau tetap diberikan bila terjadi peningkatan kinerja meski perusahaan merugi. Presiden bahkan secara tegas juga mengatakan bahwa istilah Tantiem digunakan agar banyak yang tidak tahu dan dinilai sebagai akal-akalan saja.
“Saya pun tidak mengerti apa arti Tantiem. Itu akal-akalan mereka. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu Tantiem. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
Prabowo pun meyakini masih banyak anak-anak muda yang mau bekerja, mampu dan siap menggantikan mereka di BUMN jika mundur hanya karena dihapusnya kebijakan pemberian Tantiem atau insentif berbasis laba untuk petinggi perusahaan.
Presiden pun menagtakan asset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN, senilai lebih dari 1000 Triliun US dolar. Seharusnya menurut Presiden, BUMN mampu menyumbang minimal 50 milyar dolar.
Penulis: Sri Lestari/Ter