Kemendagri minta Pemda dukung Perum Bulog pada Program SPHP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung upaya Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam merealisasikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan begitu, upaya stabilisasi harga beras di daerah diharapkan berjalan lebih efektif.
.jpeg)
Elshinta.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung upaya Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam merealisasikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan begitu, upaya stabilisasi harga beras di daerah diharapkan berjalan lebih efektif.
Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
“Bulog tidak bisa sendiri Bapak-Ibu sekalian yang hadir, narasumber. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini, bantu untuk memasifkan penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun,” ujar Tomsi.
Selain itu, Tomsi mengingatkan, saat ini pemerintah telah menyediakan stok beras yang cukup bagi masyarakat. Hal itu perlu didukung dengan distribusi yang cepat dan optimal, lantaran kualitas beras kerap kali tidak bisa bertahan lama. Ia mengimbau Pemda untuk mengundang Bulog di daerah masing-masing agar pasokan beras dapat segera disalurkan kepada masyarakat.
Diharapkan daerah untuk mewaspadai kenaikan sejumlah harga komoditas, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam, hingga minyak goreng. Khusus mengenai minyak goreng, ia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengoptimalkan persediaan MinyaKita.
Menurutnya, jika ketersediaan minyak telah terpenuhi dengan baik, proses distribusinya akan dapat direalisasikan secara maksimal. Tomsi menyebut dirinya bersama para pihak terkait siap apabila diundang oleh Kemendag guna membahas kebijakan tersebut secara teknis.
“Sesuai dengan penyampaian Bapak Presiden kemarin bahwa kita sebagai negara terbesar yang memiliki kebun kelapa sawit, nah tinggal dimohon dari [Kementerian] Perdagangan untuk bisa membantu itu. Kami juga bersedia kalau diundang,” pungkasnya.
Penulis: Sri Lestari/Ter