Pemerintah harus terbitkan regulasi agar dapat di optimalkan untuk kesejahteraan rakyat

Elshinta.com - Perkumpulan Wredatama Kelautan dan Perikanan menggelar silaturahmi dan Bedah Buku "Revisit Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045" di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan bahwa buku Revisit Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas menjadi sebuah langkah yang strategis, kritis dalam membangun perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu pasir laut juga menjadi salah satu bagian dari tambang yang bisa di eksploitasi karena memang sebagai sumber daya alam.

"Saya kira ini sebuah proyeksi yang menurut saya sangat strategis, mengkritisi dari sisi bagaimana membangun perikanan tangkap dari potensi perikanan tangkap, dan kemudian pada sisi budidaya di soroti dan salah satu potensi yang memang ini pasang surut, yaitu pasir laut. Pasir laut juga adalah sebagai bahan tambang yang itu bisa dieksploitasi, bisa, dan itu sebagai sumber daya alam yang memang dikaruniai Tuhan supaya bernilai ekonomi supaya bisa mesejahterakan rakyat," ucapnya.

Herman menegaskan kedepannya harus ada regulasi yang jelas agar dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya kelautan dan perikanan ini untuk kesejahteraan rakyat.

"Sistem dan tata caranya coba dibuatkan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha sehingga gak buka tutup, nanti ditutup lagi, dibuka lagi, ditutup lagi, regulasinya keluar lagi, dibuka lagi cara-cara lain sama di perikanan tangkap kan dulu begitu, ada royalti, royalti ditutup, diganti dengan bendera lokal, kemudian dibuka lagi royalti, artinya tidak ada kepastian hukum yang lebih permanen oleh karena ini menjadi hal penting ke depan, bagaimana kita bisa mengoptimalkan seluruh sumber daya kelautan dan perikanan ini untuk kesejahteraan rakyat,"tegas Herman.

Disisi lain Herman juga menyoroti sebagian besar kawasan Indonesia adalah laut. Laut, kata dia, selain menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, juga bagaimana memastikan terjaga keberlangsungannya.

"Nah yang terakhir yang menurut saya penting yaitu menjaga sustainability fisheries, bagaimana sektor kelautan dan perikanan yang harus ingat 2 per 3 kawasan Indonesia ini adalah laut ini betul-betul selain menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, juga terjaga keberlangsungannya karena kita juga masih punya anak cucu yang harus disisakan, harus disiapkan, harus disediakan sumber daya untuk kemakmuran dan keberlangsungan hidup kita,"pungkas Herman.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Wredatama Kelautan dan Perikanan, DR. Adji Sularso mengatakan bahwa Perkumpulan Wredatama Kelautan dan Perikanan menjadi penting karena bukan hanya sebagai forum, tetapi juga dalam rangka mengkolaborasikan institusi yang masih ada singgungannya dengan Kelautan dan Perikanan.

"Forum ini menurut saya penting bukan hanya dari sisi temanya tetapi dalam rangka bagaimana mengkolaborasikan institusi yang masih ada singgungannya dan tadi saya gembira bahwa Pak Herman setuju mengadakan seminar kolaborasi dengan PWKP pada bulan Desember kita buat seminar yang besar dan ruangan ini bisa penuh asosiasi semua akan dikerahkan untuk hadir dan kita mencoba tidak boleh patah arang memberikan masukan-masukan kepada kebijakan pemerintah karena itu untuk kebaikan,"ujarnya.

Adji Sularso mengatakan bahwa meski Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kebijakan dan regulasi dalam mengatur lokasi pengerukan pasir laut, namun efektivitasnya menjamin tidak terjadi kerusakan lingkungan masih menjadi perdebatan.

"Dengan demikian meskipun KKP telah menetapkan kebijakan dan regulasi untuk mengatur lokasi pengerukan pasir laut, efektivitasnya dalam menjamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan masih menjadi perdebatan, penting untuk meningkatkan transparansi, melibatkan masyarakat terdampak, dan memastikan bahwa aspek lingkungan mendapatkan perhatian yang seimbang dalam implementasi kebijakan tersebut,"tegasnya.

Pasir laut merupakan bagian dari sedimentasi laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dibutuhkan sebagai bahan utama reklamasi pantai juga dimanfaatkan sebagai penahan abrasi laut yang dapat memperkecil daratan pulau. Dengan kata lain dapat memperluas wilayah daratan. Potensi ekonomi pasir laut sangat tinggi baik secara bisnis maupun dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak-pajak lainnya.

Penulis: Hutomo Budi