Harga Beras stabil berkat intervensi Bulog via SPHP

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memantau langsung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Serang, Banten, Rabu (20/8/2025).

Pemantauan dilakukan di Pasar Induk Rau, salah satu minimarket, dan juga Kantor Bulog Cabang Serang. Dari hasil pengecekan di sejumlah kios pedagang, Mendagri menyampaikan bahwa harga beras terpantau stabil berkat intervensi Bulog melalui beras SPHP.

“Kemudian harga beras juga relatif stabil. Tapi tadi mereka menyampaikan, ini salah satu yang membuat angka itu menjadi stabil, adanya intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog," ujar Mendagri.

Harga beras SPHP yang dijual di kios pedagang lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Berdasarkan informasi dari pedagang, paket 5 kilogram beras SPHP dijual Rp60.000, sehingga per kilogramnya berada di angka Rp12.000.

“Ini yang membuat harganya stabil. Jadi saya terima kasih banyak kepada Badan Pangan dengan Bulog,” tambahnya.

Selain beras, Mendagri bersama rombongan juga mengecek harga komoditas lainnya. “Harga bawang merah tadi relatif stabil. Ada yang Rp30.000, ada Rp35.000. Stabil, dulu pernah sampai Rp60.000, Rp70.000. Kemudian kedua, cabai juga stabil di angka Rp35.000 rata-rata. (Cabai) merah keriting, cabai merah, cabai besar, cabai rawit Rp35.000. Dulu pernah Rp100.000,” jelasnya.

Mendagri juga menjelaskan harga daging ayam relatif stabil, sedangkan tomat justru mengalami penurunan harga menjadi Rp10.000 dari sebelumnya Rp20.000. Sementara minyak goreng diketahui harganya stabil, tetapi stok di pedagang dinilai masih terbatas.

“Minyak goreng memang stabil. Tapi stoknya mereka, suplai kepada mereka, mereka kurang. Nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Perdagangan. Karena Kementerian Perdagangan yang mengatur masalah Minyakita,” terang Mendagri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan alasan Provinsi Banten dipilih sebagai daerah pemantauan. Daerah ini dipilih karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Sementara pemantauan di daerah lain seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah timur juga akan dilakukan secara bergantian.

Penulis: Sri Lestari/Ter