OMC Pemprov Jakarta, mitigasi dampak hujan dan banjir rob

Elshinta.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap keempat tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 17–21 Agustus 2025, dengan pusat operasi di Posko Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

Operasi ini merupakan hasil kolaborasi antara BPBD Provinsi DKI Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta TNI Angkatan Udara. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi peningkatan curah hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada periode 18–21 Agustus 2025, sekaligus merespons peringatan dini banjir rob di pesisir utara Jakarta dan Kepulauan Seribu pada 17–22 Agustus 2025, demikian keterangan tertulis diterima Elshinta, Rabu (20/8/2025).

Hingga 19 Agustus 2025, telah dilaksanakan 9 sorti penerbangan dengan menaburkan sebanyak 7,2 ton bahan semai berupa NaCl dan CaO dengan total durasi terbang 12 jam 52 menit. Penyemaian dilakukan di area sekitar Perairan Utara DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang. Dalam sehari, disiapkan tiga sorti penerbangan dengan rata-rata penggunaan bahan semai 800 kg per sorti.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyampaikan bahwa pelaksanaan OMC merupakan langkah preventif untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan warga ibu kota.

“Melalui upaya ini, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk mengurangi risiko terjadinya genangan dan dampak lain akibat cuaca ekstrem. Partisipasi masyarakat dengan selalu memperbarui informasi resmi dan menjaga kebersihan lingkungan juga sangat penting dalam mendukung mitigasi bersama,” ujarnya.

Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menegaskan bahwa OMC dilakukan dengan perhitungan ilmiah yang cermat. “Operasi ini dilaksanakan untuk mengatur distribusi hujan agar tidak terkonsentrasi di wilayah rawan genangan dan banjir. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat dapat tetap berjalan normal,” jelasnya.

Selain melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Pemprov DKI Jakarta bersama BPBD Provinsi DKI Jakarta dan lintas sektor terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi curah hujan tinggi pada musim penghujan. Upaya mitigasi tidak hanya bertumpu pada teknologi modifikasi cuaca, tetapi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, optimalisasi infrastruktur, serta penguatan sistem peringatan dini.

Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain:

1. Pembersihan dan Normalisasi Saluran Air

Bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak terkait, Pemprov DKI Jakarta rutin melakukan pembersihan saluran, waduk, dan memastikan pompa air berfungsi optimal.

2. Penguatan Sistem Peringatan Dini

BPBD DKI Jakarta mengembangkan sistem informasi peringatan dini berbasis data cuaca, tinggi muka air, dan potensi genangan, yang disebarluaskan secara real-time kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi.

3. Simulasi dan Pelatihan Kesiapsiagaan

Melalui kegiatan simulasi kebencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan di tingkat RW dan kelurahan, masyarakat dibekali pengetahuan untuk melakukan langkah penyelamatan diri dan evakuasi bila diperlukan.

4. Pemetaan Wilayah Rawan Genangan dan Penyusunan Rencana Kontinjensi

BPBD bersama lintas sektor melakukan pemetaan titik rawan banjir serta menyiapkan rencana kontinjensi agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

5. Edukasi dan Sosialisasi Publik

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan edukasi publik dan kampanye kesadaran melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.

Dengan berbagai langkah mitigasi ini, Pemprov DKI Jakarta berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi. Sinergi antara pemerintah, lembaga teknis, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan Jakarta yang tangguh menghadapi bencana. (Vit/Ter)