Menaker tegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif.
Sumber foto: Antara/elshinta.com.Elshinta.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif.
"Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan dirinya sudah meminta para pejabat dan jajaran di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menandatangani pakta integritas.
"Saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi," katanya.
Terkait kemungkinan akan ada perombakan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Yassierli mengatakan bahwa semua harus ada berbasis bukti.
"Tentu semua harus ada berbasis bukti. Dan saya jamin kalau ada bukti, dan kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu," katanya.
Ia juga mengatakan siap menonaktifkan pejabat Kemnaker terkait yang terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
"Iya, pasti. Kalau dari saya pejabat eselon 1 ke bawah," katanya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyayangkan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah upaya pemerintah menggalakkan pemberantasan korupsi.
"Ya (Presiden Prabowo) menyayangkan, menyayangkan. Di tengah sudah berkali-kali diingatkan," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Prasetyo menegaskan bahwa salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo saat ini adalah bekerja keras memberantas tindak pidana korupsi.
Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari para pejabat pemerintahan.
Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan seluruh anggota kabinet agar menjaga semangat antikorupsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
