Senin, 22 Oktober 2018 | 00:53 WIB

Daftar | Login

MacroAd

SDGs / Aktual SDGs

Presiden bahas SDGs bersama organisasi sosial sipil

Kamis, 01 Januari 1970 - 07:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah organisasi sosial sipil membahas masalah tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/12).

Sejumlah organisasi sosial sipil yang hadir antara lain International NGO Forum Indonesia on Development (Infid), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Koalisi Perempuan Indonesia, Perkumpulan Prakarsa dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).

Direktur Eksekutif Infid Sugeng Bahagijo mengatakan dirinya menyampaikan hal-hal mendesak yang harus dilakukan agar SDGS berhasil.

"Harus ada dasar hukum, harus dibentuk panitia pelaksana, segera dibentuk rancangan aksi prioritas SDGS selama 15 tahun," katanya.

Ia menyebutkan setiap negara yang menandatangani kesepakatan itu akan diminta laporan apa yang sudah dilaksanakan.

Direktur Eksekutif Walhi Albert Nego Tarigan mengatakan saat ini ada banyak masalah seperti dampak reklamasi dan kebakaran hutan dan lahan.

"Pengalaman sebelumnya, pemerintah meratifikasi berbagai persetujuan tapi tidak sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah," katanya.

Sementara itu Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari mengatakan 104 hal dalam SDGs adalah menyangkut kesetaraan gender.

"Juga masalah perkawinan anak yang harus dihentikan oleh negara," katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, AH Maftuchan mengatakan Indonesia perlu meningkatkan belanja sosial sehingga persoalan sosial bisa diatasai.

"Infrastruktur dasar harus diperhatikan, jembatan, sekolah puskesmas dengan pendukungnya," katanya.

Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Yekti Hesti Murti menyebutkan berdasar catatan organisasi itu tahun 2015 ada hal yang memprihatinkan yaitu ada 39 kasus yang perlu dapat perhatian terkait profesi jurnalis.

"Di awal reformasi peringkat kita sempat bagus tapi saat ini di 138 dari 180 negara, ada delapan kasus pembunuhan wartawan yang belum tertangani dengan baik," katanya.

Sustainable Development Goals atau SDGs adalah seperangkat program dan target yang ditujukan untuk pembangunan global di masa mendatang.

SDGs menggantikan program MDGs (Millennium Development Goals), sebuah program yang memiliki maksud dan tujuan yang sama yang akan kadaluarsa pada akhir tahun 2015 ini.

SDGs dibahas secara formal pada United Nations Conference on Sustainable Development yang dilangsungkan di Rio De Janiero, Juni 2012 (Rio+20).

Proposal SDGs yang telah diusulkan mengandung 17 tujuan dengan 169 target yang melingkupi hal-hal terkait isu pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.

Isu-isu ini berupa penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman. (Ant)

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Jelang sidang tahunan ICCIA, ISABC dan SAIBC gelar pertemuan

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:35 WIB

Menag: Hari Santri Nasional bentuk pengakuan negara

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:29 WIB

Soekarwo: Tunggu 27 Oktober kepastian Suramadu gratis

Bencana Alam | 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

Arestasi | 21 Oktober 2018 - 20:35 WIB

10 pelajar pelaku tawuran tewaskan Rizky dibekuk

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah organisasi sosial sipil membahas masalah tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/12).

Sejumlah organisasi sosial sipil yang hadir antara lain International NGO Forum Indonesia on Development (Infid), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Koalisi Perempuan Indonesia, Perkumpulan Prakarsa dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).

Direktur Eksekutif Infid Sugeng Bahagijo mengatakan dirinya menyampaikan hal-hal mendesak yang harus dilakukan agar SDGS berhasil.

"Harus ada dasar hukum, harus dibentuk panitia pelaksana, segera dibentuk rancangan aksi prioritas SDGS selama 15 tahun," katanya.

Ia menyebutkan setiap negara yang menandatangani kesepakatan itu akan diminta laporan apa yang sudah dilaksanakan.

Direktur Eksekutif Walhi Albert Nego Tarigan mengatakan saat ini ada banyak masalah seperti dampak reklamasi dan kebakaran hutan dan lahan.

"Pengalaman sebelumnya, pemerintah meratifikasi berbagai persetujuan tapi tidak sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah," katanya.

Sementara itu Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari mengatakan 104 hal dalam SDGs adalah menyangkut kesetaraan gender.

"Juga masalah perkawinan anak yang harus dihentikan oleh negara," katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, AH Maftuchan mengatakan Indonesia perlu meningkatkan belanja sosial sehingga persoalan sosial bisa diatasai.

"Infrastruktur dasar harus diperhatikan, jembatan, sekolah puskesmas dengan pendukungnya," katanya.

Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Yekti Hesti Murti menyebutkan berdasar catatan organisasi itu tahun 2015 ada hal yang memprihatinkan yaitu ada 39 kasus yang perlu dapat perhatian terkait profesi jurnalis.

"Di awal reformasi peringkat kita sempat bagus tapi saat ini di 138 dari 180 negara, ada delapan kasus pembunuhan wartawan yang belum tertangani dengan baik," katanya.

Sustainable Development Goals atau SDGs adalah seperangkat program dan target yang ditujukan untuk pembangunan global di masa mendatang.

SDGs menggantikan program MDGs (Millennium Development Goals), sebuah program yang memiliki maksud dan tujuan yang sama yang akan kadaluarsa pada akhir tahun 2015 ini.

SDGs dibahas secara formal pada United Nations Conference on Sustainable Development yang dilangsungkan di Rio De Janiero, Juni 2012 (Rio+20).

Proposal SDGs yang telah diusulkan mengandung 17 tujuan dengan 169 target yang melingkupi hal-hal terkait isu pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.

Isu-isu ini berupa penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman. (Ant)

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com