Sabtu, 25 November 2017

Kemendes PDTT: Pemanfaatan dana desa harus berkualitas

Senin, 07 Maret 2016 17:53

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ahmad Erani Yustika. Foto: republika Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ahmad Erani Yustika. Foto: republika
Ayo berbagi!

Pemanfaatan dana desa pada 2016 harus lebih berkualitas jika dibandingkan tahun sebelumnya, demikian disampaikan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ahmad Erani Yustika.

"Kami akan melakukan pendalaman program, tujuannya agar pemanfaatan dana desa jadi harus lebih berkualitas dan dirasakan masyarakat," ujar Erani di Jakarta, Senin (7/3).

Dia menambahkan dana desa mempunyai tanggung jawab sejarah agar desa bisa terlayani semua. Dana desa pada 2015 sudah banyak membantu pembangunan desa-desa.

"Kami juga meminta peran aktif seluruh masyarakat desa, agar turut mengawasi penggunaan dana desa." Ia menegaskan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dana desa telah dilindungi undang-undang.

"Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa, dan juga penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini jelas-jelas dijamin di dalam pasal 68 ayat (1) UU No 6/2014 tentang Desa," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar, mengungkapkan bahwa penggunaan dana desa telah memberikan berbagai dampak positif terhadap desa. Sejak adanya dana desa, gini rasio di desa menurun dari 0,33 persen menjadi 0,27 persen.

"Penyaluran dana desa kami percepat dari sebelumnya April menjadi Maret. Jadi, 16 Maret merupakan tahap pertama penyaluran dana desa," kata Marwan.

Berbeda pada tahun sebelumnya, penyaluran dana desa pada tahun ini hanya dua kali yakni Maret (60 persen) dan Agustus (40 persen). Tahun sebelumnya penyaluran dana desa dilakukan tiga tahap yakni April (40 persen), Agustus (40 persen) dan Oktober (20 persen).

Meski demikian penyaluran dana desa masih melalui rekening milik daerah tidak langsung ke rekening milik desa, seperti yang diinginkan oleh Marwan.

Sebelumnya, penyaluran dana desa juga terkendala pengendapan dana desa di rekening milik pemerintah daerah.Selain itu, pihaknya juga sedang membahas revisi terhadap tiga Peraturan Pemerintah (PP) yakni PP 60/2015, kemudian PP 46/2015 dan PP 22/2015 yang bertujuan mempermudah penyaluran dana desa. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-MuI

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar