Sabtu, 23 Juni 2018 | 01:33 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Pemerintah: Pemohon uji materi tak berkedudukan hukum

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Muhammad Iqbal Fauzan    |    Editor : Administrator
<p>Pemerintah menyatakan, permohonan dari Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi.</p><p>"Bahwa para pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum," ujar Koordinator Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Erryl Prima Putera Agoes ketika memberikan keterangan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (8/3).</p><p>Pernyataan itu dinyatakan Erryl selaku perwakilan dari pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly serta Jaksa Agung H.M. Prasetyo.</p><p>FKHK dan MaPPI FHUI mengajukan uji materi atas Pasal 14 huruf b dan huruf i, Pasal 50 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 139 KUHAP, terkait dengan jangka waktu penyidikan.</p><p>Atas permohonan tersebut, Erryl menjelaskan bahwa para pemohon tidak kehilangan hak-hak konstitusionalnya yang mencakup hak bebas dari diskriminatif, serta hak diperlakukan sama di hadapan hukum.</p><p>"Pasal-pasal yang diuji tersebut tidak menghilangkan hak para pemohon atas hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil," kata Erryl.</p><p>Selain itu pasal-pasal yang diajukan juga disebutkan Erryl tidak bersifat diskriminatif namun bersifat umum dan berlaku kepada setiap orang.</p><p>Oleh sebab itu, para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum karena hak konstitusional mereka tidak dirugikan akibat adanya pasal-pasal a quo.</p><p>Sebelumnya pada sidang pendahuluan, para pemohon menjelaskan bahwa ketentuan a quo tidak memberikan jangka waktu yang pasti terkait status seseorang sebagai tersangka.</p><p>Pemohon berpendapat bahwa hak tersangka untuk diperiksa penyidik, dimajukan, dan diadili di persidangan tidak memiliki batasan waktu, karena dalam hukum acara hanya berupa kata 'segera'.</p><p>Selain itu pemohon menilai bahwa sejumlah ketentuan dalam prapenuntutan daam KUHAP semakin melemahkan peran penuntut umum, karena seringkali timbul kesewenangan penyidik dan lamanya waktu penanganan tindak pidana dalam proses penyidikan.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pilkada Serentak 2018 | 22 Juni 2018 - 21:39 WIB

Bamsoet ajak elite politik fokus pada pilkada

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 21:27 WIB

Menkominfo ingatkan jajaran bekerja lebih efisien

Bencana Alam | 22 Juni 2018 - 21:12 WIB

Banjir bandang melanda dua kecamatan di Banyuwangi

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 20:58 WIB

Menhub minta pemuda Toba dididik ilmu pelayaran

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 20:45 WIB

Menlu Retno dijadwalkan hadiri pertemuan CEAPAD di Bangkok

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com