Kamis, 19 Oktober 2017

KPK jadikan Riau proyek percontohan pencegahan korupsi

Senin, 25 April 2016 16:55

Ayo berbagi!

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Provinsi Riau sebagai wilayah proyek percontohan pencegahan korupsi melalui kegiatan pendampingan pada aparat pemerintah daerah setempat.

"Riau menjadi salah satu dari enam provinsi menjadi "pilot project" dari KPK. Yang kita lakukan adalah pendampingan terhadap personel pemerintah daerah di sini," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjawab Antara di Pekanbaru, Senin (25/4).

Ia menjelaskan pendampingan yang dilakukan oleh personil KPK di Riau tersebut merupakan bentuk pencegahan agar personel Pemda di Riau tidak terjerumus dalam melakukan praktik korupsi.

Ia mengatakan dengan adanya tiga gubernur di Riau yang terjerat korupsi menjadi indikator bagi lembaga anti rasuah itu bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi.

Pendampingan itu akan terus dilakukan meski KPK tidak memiliki target kapan Riau bisa dipastikan bersih dari praktik korupsi.

"Kalau sudah tiga kepala daerah melakukan kesalahan yang sama maka harus ada yang dibenahi, sistemnya ataupun orangnya," ujarnya.

Menurut wanita kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 58 tahun silam itu, upaya pencegahan dan penindakan tersebut merupakan salah satu dari "grand strategy" KPK pada 2016 untuk memberantas korupsi. Namun, jika dalam upaya pencegahan tersebut ditemukan adanya pelanggaran, maka pihaknya tidak segan untuk melakukan penindakan.

Ia mengatakan ada enam provinsi yang dianggap rawan korupsi yaituh Riau, Banten, Sumatera Utara, i Nangroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat. Keenam wilayah itu yang akan dijadikan "pilot project" oleh KPK.

Khusus untuk Aceh, Papua dan Papua Barat, Basaria Panjaitan mengatakan wilayah tersebut merupakan bagian dari otonomi khusus yang mendapatkan kemudahan dari pemerintah pusat. "Namun, ada hal-hal yang perlu dibenahi sehingga wilayah itu menjadi salah satu dari perhatian KPK," jelasnya.

Sebelumnya pada Rabu (13/4) lalu KPK melakukan Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi yang bertujuan untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintah daerah dalam memberantas praktik korupsi.

Pada kegiatan itu, KPK yang diwakili Saut Situmorang bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPK dan BPKP serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar