Jumat, 18 Agustus 2017

Komisi VIII desak Mensos, Menteri PPPA, Polri dan KPAI terkait kekerasan anak

Selasa, 31 Mei 2016 06:36

Ayo berbagi!

Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Bareskrim Kepolisian RI serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menggelar raker dengan agenda membahas "Perkembangan Permasalahan Anak di Indonesia dan Langkah-langkah Penyelesaiannya", di Jakarta, Senin (30/5).

“Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kepolisian Republik Indonesia dan KPAI untuk bersinergi dalam hal penanganan masalah anak," papar Ketua Komisi VIII Ali Taher, dalam Kapat Kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sinergi itu, katanya, mulai dari kebijakan dan implementasinya yang bersifat preventif, penanganan dan rehabilitasnya terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, penyusunan pemetaan permasalahan yang dihadapi anak serta penanganannya, sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, melakukan koordinasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta meningkatkan fungsi Satuan Tugas (Satgas) penanganan perlindungan anak.

Dalam kesimpulannya, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk meningkatkan kerja sama program dan kegiatan yang diarahkan untuk membangun ketahanan keluarga sebagai sarana untuk mencegah timbulnya permasalahan terhadap anak.

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan KPAI untuk melakukan langkah-langkah konkrit mengenai tindakan pencegahan terhadap lingkungan yang dapat menimbulkan terjadinya permasalahan anak.

“Meningkatkan pengawasan terhadap konten media bermuatan kekerasan dan pornografi termasuk media permainan berbasis online, meningkatkan sosialisasi secara masif semua peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak pada masyarakat dan aparat penegak hukum, meningkatkan peran masyarakat untuk melaporkan kepada instansi terkait dan/atau Kepolisian Republik Indonesia apabila melihat dan mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap anak,” jelasnya.

Ditekankan dalam raker tersebut, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Polri dan KPAI untuk secara bersungguh-sungguh menindaklanjuti pandangan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR, yaitu menyerahkan kajian yang menjadi dasar dikeluarkannya PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mekanisme implementasinya kepada Komisi VIII DPR RI.

Selain itu, melakukan pemutakhiran sistem pendataan terintegrasi yang terkait dengan perlindungan anak, serta menyusun regulasi mengenai kewajiban pelaku memberikan restitusi bagi korban kekerasan.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan pelatihan bagi penyidik Polri agar dalam proses penyidikan di lingkungan Kepolisian RI berperspektif anak. (Ant)

Masih ada lagi informasi Darurat kekerasan seksual menarik untuk anda, klik disini.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar