Senin, 20 Februari 2017

Memo dari Kedoya

Deregulasi Perda

Jumat, 17 Juni 2016 15:30

foto: ist foto: ist
Ayo berbagi!

“Sabar Pak, sebentar lagi,” kata hansip.

”Waktunya selalu tepat pak, tak pernah meleset,” sambung warga yang lain.
Pak RT manggut-manggut dengan bijak. Ia melihat arloji.
”Masih satu menit lagi,” ujarnya.
Satu menit segera lewat. Terdengar derit pintu kamar mandi. Serentak orang-orang yang mengiringi Pak RT mengarahkan telinganya ke lobang angin, seperti mengarahkan antena parabola ke Amerika seraya mengacungkan telunjuk di depan mulut.
”Ssssstttt!”

Potongan dialog di atas diambil dari buku "Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi".  Diterbitkan oleh Galang Press tahun 1995. Penulisnya Seno Gumira Ajidarma. Cerita itu juga sudah dibuat cerpen dan dimuat di koran-koran, bahkan disinetronkan.

Dialong antara Pak RT dan hansip selanjutnya, tentu saja semakin seru dan mendebarkan. Suara serak-serak basah “sangat terbuka untuk ditafsirkan sebebas-bebasnya”.

Belum lagi pengaduan dari warga ibu-ibu. Mereka mengeluhkan suara dari kamar mandi di rumah kos Ibu Saleha itu. Ketenteraman kehidupan seksual warga masyarakat sudah terganggu! Dan Pak RT harus mengambil tindakan.

Serupa namun tak sama persis, kejadian di salah satu warung tegal di Serang Banten baru-baru ini. Saeni nekat berjualan di siang bolong dan ia didatangi Satpol. Saeni, memohon, meratap, menangis dan semua makanan jualannya diangkut. Petugas mengantongi perda dan Saeni terjerat razia.

Saeni sehari-hari berjualan di warung. Ia menjual makanan untuk siapa saja yang membutuhkan makan dan mau mampir ke warungnya. Saeni berjualan demi bertahan hidup. Selama warungnya tutup, ia mengaku bingung tak tahu harus berbuat apa.

Pendidikan Saeni kurang baik, SD saja ia tidak lulus, hanya menyisakan keterampilan memasak dan menjual hasil masakannya. Dua hari tutup, setelah ngutang Rp400.000. untuk modal, Saeni pun membuka lagi warungnya. Ia kembali berjualan.

Serang – Banten tak beda banyak dengan daerah-daerah lainnya di Bali atau Papua atau daerah lainnya di penjuru Tanah Air. Mereka semua mempunyai wewenang menerbitkan peraturan daerah demi menjaga tatanan bermasyarakat agar tetap berjalan dengan baik.

Kota yang memperingati hari jadi setiap 2 November itu berpenduduk 618.892 jiwa (wikipedia). Beberapa agama dibolehkan dianut di sana, Islam, Kristen, Katolik, Hindu Buddha. Begitu pula dengan bahasa, tak hanya bahasa Banten, di wilayah yang dipimpin oleh H. Tubagus Haerul Jaman itu, bisa digunakan, beberapa bahasa lain, seperti Sunda, Jawa dan tentu saja bahasa Indonesia.

Namun bola panas terlanjur bergulir. Sumbangan dari para simpatisan, termasuk dari Presiden Jokowi untuk Saeni yang mencapai ratusan juta rupiah, tak meredam suasana. Pemilik warung mana tak ingin uang ratusan juta? Janji Saeni akan membuka usaha baru yang lebih layak, dan tutup di siang hari pada bulan puasa pun, seperti tak ada artinya.

Pro dan kotra terlanjur bermunculan. Bahkan, Front Pembela Islam melalui surat bernomor 0015/SM/DPP-FPI/Romadhon/1437 H tertanggal 14 Juni 2016 berniat meminta penjelasan langsung dari pimpinan Kompas tentang maksud dan tujuan framing pemberitaan group Kompas. FPI menilai sehubungan dengan kampanye anti syariat Islam.

Bola makin panas!

Pemerintah pun sudah kepalang basah, perda menjadi salah satu yang perlu dikaji. Melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah sudah mengantongi 3.143 regulasi perda. Namun seperti disampaikan oleh Sekjen Menteri Dalam Negeri, Yuswandi A Temenggung, katanya tidak ada perda diskrimatif dan intoleran.

Mencermati penjelasan Pemerintah perihal perda yang diregulasi hanya perda yang terkait dengan investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan, di mana tidak ada perda yang berhubungan dengan toleransi atau bahkan perda diskrimatif, tentu persoalan seperti kasus Saeni akan menjadi persoalan atau bukan persoalan, sepenuhnya ada pada masyarakat sendiri.

Masyarakat tentu (harus) paham peringatan Hari Raya Nyepi di Bali yang diperingati oleh sebagian besar masyarakat Bali. Peringatan Nyepi menuntut untuk dipatuhi, khususnya oleh masyarakat Hindu. Namun dengan perda yang sudah diketok palu, siapa pun di Pulau Dewata akan terikat dengan perda tersebut. Begitu juga dengan di Papua saat perda di sana memutuskan tidak ada perdagangan di hari Minggu, masyarakat harus patuh.

Bagaimana dengan regulasi, dilarang menyanyi di kamar mandi?

(*)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-WiS

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar